MONITOR, Jakarta – Pengamat Politik dari Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongkoe, menilai demokrasi di Indonesia semakin hari semakin berkualitas.
Hal itu ditunjukkan dari adanya penolakan publik terhadap deklarasi #2019GantiPresiden dapat dimaknai sebagai bentuk dan wujud kepedulian rakyat terhadap demokrasi di Indonesia.
“Aksi penolakan publik terkait Deklarasi 2019 Ganti Presiden itu harus dilihat sebagai bentuk kepedulian rakyat terhadap kualitas demokrasi di Indonesia,” kata Ramses kepada MONITOR Jakarta, Senin (27/8).
Menurutnya, penolakan rakyat di sejumlah kota di Indonesia menandakan publik tidak ingin diadu domba dengan gerakan-gerakan politik yang berpotensi memecah belah.
“Sikap penolakan ini juga menandakan publik kita tidak ingin diadu domba dengan gerakan politik yang potensi terjadi pecah belah,” ungkapnya.
Ramses menuturkan, bahwa kelompok-kelompok yang menolak acara Deklarasi #2019GantiPresiden itu tidak bisa disimpulkan pihak pendukung calon Presiden Joko Widodo. Pasalnya, masih banyak rakyat Indonesia yang belum menentukan pilihan dan masih mengambil posisi netral.
Tak hanya itu, ia menduga, kalau pihak-pihak yang menolak acara tersebut merupakan kelompok yang mencintai demokrasi dan kelompok yang mencintai politik beretika tanpa adanya gerakan yang mengarah pada adu domba.
“Kita juga tidak bisa menyimpulkan yang tolak itu kelompok pendukung Jokowi karena masih banyak juga yang posisi netral. Bisa saja mereka itu pihak yang inginkan demokrasi beretika tanpa gerakan adu domba,” tutup Dosen Universitas Mercu Buana ini.
Seperti diketahui, aksi penolakan terhadap acara Deklarasi #2019GantiPresiden itu terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia, seperti di Batam, Riau dan Surabaya.
