MONITOR, Depok – Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy yang sangat terbuka terhadap informasi terkait persoalan guru.
Hal itu disampaikannya dalam gelaran Rembuk Nasional Pendidikan dan kebudayaan 2018 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawa Kemendikbud, Depok, Rabu (7/2).
Menurut Unifah, Mendikbud terbuka menyampaikan data terkini terkait kekurangan jumlah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencapai lebih dari 988 ribu.
"Selama ini, sejumlah pihak menilai kekurangan guru yang terjadi di banyak wilayah di Indonesia disebabkan distribusi yang tidak merata. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah karena memang kekurangan guru akibat moratorium guru PNS yang diberlakukan. Setiap tahun banyak guru yang memasuki masa pensiun, mutasi, atau penyebab lainnya yang membuat jumlah guru PNS semakin berkurang," ujar Unifah.
Dengan kekurangan jumlah guru berstatus PNS, kata dia, pemerintah daerah kemudian mengangkat guru honorer untuk menjaga keberlangsungan pendidikan di wilayah tersebut.
Terkait dengan hal itu, PGRI mengusulkan beberapa solusi jangka pendek dan jangka panjang, salah satunya kebijakan mengangkat guru honorer yang memenuhi persyaratan menjadi Aparat Sipil Negara (ASN).
"Jika hal ini akhirnya menjadi kebijakan, maka pemerintah daerah sebagai pengambil keputusan harus benar-benar mengunci ini agar kepala sekolah tidak lagi mengangkat guru honorer. Agar kita fokus pada kualitas pengembangan guru," tukasnya.
