MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Jakarta Timur, Senin (10/8/2026). Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan profesional sekaligus memperkuat komitmen pemerintah membersihkan tata kelola penyelenggaraan haji dari praktik-praktik penyimpangan.
Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah dengan jumlah jemaah haji terbesar di DKI Jakarta. Dalam beberapa tahun terakhir, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengaduan masyarakat, terdapat sejumlah temuan serta laporan terkait dugaan penyimpangan dalam pelayanan haji di wilayah tersebut.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan manipulasi administrasi mahram serta berbagai bentuk praktik penyimpangan lainnya.
Karena itu, Wamenhaj turun langsung untuk melihat kondisi pelayanan sekaligus memberikan penegasan kepada jajaran Kemenhaj agar tidak lagi memberikan ruang bagi praktik-praktik yang dapat merugikan jemaah.
“Saya sengaja datang langsung untuk memastikan pelayanan kepada jemaah benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Tidak boleh ada lagi ruang bagi praktik-praktik lama yang merugikan jemaah. Kemenhaj harus menjadi rumah baru dengan budaya kerja baru, yang bersih, profesional, transparan, dan melayani,” tegas Dahnil di Kantor Kemenhaj Jakarta Timur, Senin (10/8/2026).
Momentum Bersihkan Tata Kelola Haji
Dahnil mengatakan, peralihan pengelolaan penyelenggaraan haji kepada Kementerian Haji dan Umrah harus menjadi momentum untuk memutus mata rantai praktik penyimpangan.
Menurutnya, perubahan kelembagaan harus diikuti dengan perubahan budaya kerja dan penguatan integritas aparatur, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Transformasi penyelenggaraan haji tidak boleh hanya berhenti pada perubahan kelembagaan. Harus ada perubahan mendasar dalam budaya kerja, integritas aparatur, dan kualitas pelayanan kepada jemaah,” tegasnya.
Wamenhaj juga menegaskan bahwa Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf bersama dirinya sejak awal telah memberikan arahan agar seluruh jajaran Kemenhaj menjalankan transformasi tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pesannya jelas. Siapa yang siap berubah, mari bersama-sama membangun Kemenhaj dan memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Tetapi bagi siapa pun yang masih mempertahankan budaya lama dan bermain-main dengan hak jemaah, silakan keluar,” ujarnya.
Percaloan hingga Pungutan Tak Sah Akan Ditindak
Dahnil menegaskan Kemenhaj tidak akan memberikan toleransi terhadap berbagai bentuk penyimpangan dalam pelayanan haji.
Praktik percaloan, manipulasi administrasi, pungutan tidak sah, hingga penyalahgunaan kewenangan menjadi sejumlah tindakan yang menjadi perhatian serius.
Setiap laporan masyarakat maupun temuan hasil pemeriksaan, kata dia, akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jemaah datang ke kantor Kemenhaj untuk mendapatkan pelayanan dan kepastian, bukan untuk menjadi objek transaksi. Karena itu, tidak boleh ada satu pun pihak yang mengambil keuntungan dengan mempermainkan hak jemaah. Ini yang akan terus kami bersihkan,” pungkas Dahnil.
Ia meminta seluruh jajaran Kemenhaj menempatkan kepentingan jemaah sebagai orientasi utama dalam memberikan pelayanan.
Transformasi penyelenggaraan haji yang menjadi bagian dari agenda pemerintah diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang semakin mudah, transparan, adil, profesional, serta terbebas dari praktik transaksional.
