MONITOR, Ciputat – Komisi Nasional (Komnas) Haji dan Umrah mengapresiasi kinerja Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Apresiasi tersebut disampaikan menyusul dirilisnya hasil Survei Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKLHI) yang mencapai 83,28dengan kategori “Sangat Baik”.
Berdasarkan hasil survei BPS yang dipublikasikan pada 6 Agustus 2026, angka tersebut merupakan gabungan dari Indeks Kepuasan Layanan Haji Luar Negeri sebesar 82,71 dan Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri sebesar 83,85, dengan melibatkan 14.800 responden.
Ketua Komnas Haji dan Umrah, Dr. H. Mustolih Siradj, SHI., MH., mengatakan capaian tersebut menjadi fondasi penting bagi Kementerian Haji dan Umrah yang baru pertama kali menyelenggarakan operasional haji secara penuh.
“Di tengah keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, serta anggaran, Kementerian Haji dan Umrah mampu menghadirkan layanan yang memperoleh tingkat kepuasan sangat baik dari jemaah. Ini menunjukkan adanya kerja keras dan komitmen kuat dalam melakukan transformasi tata kelola haji yang lebih terkoordinasi, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2026).
Menurut Mustolih, hasil survei tersebut juga harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang yang diperkirakan akan menghadapi tantangan semakin kompleks.
Komnas Haji mencatat sejumlah indikator layanan mengalami peningkatan signifikan. Layanan transportasi naik 4,03 poin menjadi 83,13, sedangkan layanan konsumsi meningkat 4,85 poin menjadi 81,16.
Meski demikian, Komnas Haji menilai masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan perhatian serius. Salah satunya adalah layanan pada fase Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Hasil survei maupun laporan jemaah masih menunjukkan adanya persoalan antrean toilet, pendingin udara (AC) yang tidak berfungsi optimal, keterlambatan distribusi konsumsi, hingga kepadatan tenda yang melebihi kapasitas.
Menurut Mustolih, persoalan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan area di Mina dan penempatan sebagian jemaah Indonesia di Zona D yang memiliki tingkat kepadatan lebih tinggi.
“Ke depan perlu dipertimbangkan penempatan jemaah di Zona C yang relatif lebih nyaman, meskipun tentu terdapat konsekuensi terhadap biaya penyelenggaraan. Selama belum ada perluasan kawasan Mina oleh otoritas Arab Saudi, persoalan kepadatan akan tetap menjadi tantangan,” katanya.
Komnas Haji juga menyoroti ketepatan waktu penerbangan, terutama pada fase pemulangan jemaah ke Indonesia. Sejumlah penerbangan dilaporkan mengalami keterlambatan hingga lebih dari enam jam, berbeda dengan fase keberangkatan yang relatif berjalan lancar.
“Kondisi ini menjadi beban tambahan bagi jemaah yang sudah mengalami kelelahan setelah menjalankan rangkaian ibadah haji,” ujarnya.
Selain itu, Komnas Haji menerima banyak laporan terkait kualitas akomodasi jemaah di Sektor 10 kawasan Aziziyah, khususnya yang menempati Hotel Al-Hidayah. Hotel tersebut dinilai kurang layak karena kondisi bangunan yang sudah tua serta berjarak sekitar 13 kilometer dari Masjidil Haram sehingga waktu tempuh menuju masjid menjadi lebih lama dibandingkan lokasi lainnya.
Komnas Haji berharap pada penyelenggaraan haji tahun depan tersedia alternatif hotel dengan kualitas dan lokasi yang lebih baik.
Di bidang kesehatan, Komnas Haji mencatat masih tingginya angka kematian jemaah yang mencapai 350 orang, meskipun jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan musim haji sebelumnya. Lonjakan kematian terutama terjadi setelah fase Armuzna.
Karena itu, Komnas Haji mendorong pengetatan pelaksanaan istita’ah kesehatan, khususnya bagi calon jemaah lanjut usia dan berisiko tinggi. Selain itu, kegiatan yang tidak bersifat esensial, seperti city tour, dinilai perlu dievaluasi agar tidak menambah kelelahan jemaah.
Evaluasi juga diberikan terhadap proses rekrutmen petugas haji. Sistem pendaftaran berbasis daring yang digunakan Kementerian Haji dan Umrah dinilai masih belum cukup andal karena beberapa kali mengalami gangguan dan tidak mampu menampung akses ribuan peserta secara bersamaan, sehingga berdampak pada efektivitas jadwal seleksi.
Komnas Haji turut menyoroti belum diraihnya Labbaitum Award, penghargaan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang diberikan kepada negara atau penyelenggara layanan haji terbaik berdasarkan kualitas pelayanan, inovasi, tata kelola, digitalisasi, kepatuhan regulasi, hingga kepuasan jemaah.
Padahal, Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia namun belum memperoleh penghargaan pada kategori mana pun.
“Tahun mendatang, Labbaitum Award harus menjadi salah satu target strategis. Penghargaan tersebut dapat menjadi legitimasi atas keberhasilan transformasi tata kelola haji Indonesia di tingkat internasional,” kata Mustolih.
Komnas Haji dan Umrah berharap capaian Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia sebesar 83,28 tidak membuat seluruh pemangku kepentingan cepat berpuas diri. Sebaliknya, hasil tersebut harus menjadi dorongan untuk terus melakukan pembenahan sehingga kualitas pelayanan haji Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.
