MONITOR, Sorong — Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, mendorong seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj) membangun budaya evaluasi yang jujur, terbuka, dan berkelanjutan sebagai fondasi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Penegasan tersebut disampaikan Menhaj saat memberikan pengarahan pada kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Sorong, Papua Barat Daya.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere yang mewakili Gubernur Papua Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran Kemenhaj di Papua Barat Daya.
Mengawali arahannya, Menhaj menyampaikan rasa syukur dapat bersilaturahmi secara langsung dengan keluarga besar Kemenhaj di Papua Barat Daya. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan komitmen yang telah lama ingin diwujudkan sejak transformasi Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
“Alhamdulillah, hari ini saya dapat bersilaturahmi langsung dengan keluarga besar Kemenhaj di Papua Barat Daya. Terus terang saya merasa memiliki utang kunjungan. Sejak Badan Penyelenggara Haji dibentuk hingga menjadi Kementerian Haji dan Umrah, baru hari ini saya bisa hadir di sini,” ujar Menhaj dalam sambutannya pada Jumat (17/7/2026).
Menhaj menilai Papua Barat Daya tidak hanya dikenal melalui Raja Ampat, tetapi juga memiliki semangat persaudaraan, toleransi, dan gotong royong yang menjadi modal penting dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenhaj di Papua Barat Daya atas dedikasi dan kerja keras dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1447 H/2026 M. Namun, Menhaj mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut harus menjadi pijakan untuk terus melakukan perbaikan.
“Masa puji-pujian sudah selesai. Sekarang saatnya kita fokus pada evaluasi. Kementerian yang baik bukan yang sibuk berbangga diri, tetapi kementerian yang terus memperbaiki diri,” tegas Menhaj.
Dalam dialog bersama jajaran Kemenhaj di Papua Barat Daya, Menhaj menerima sejumlah masukan terkait penguatan dan penataan sumber daya manusia, aspirasi mengenai tunjangan kinerja, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, seluruh aspirasi tersebut menjadi perhatian serius dan akan diupayakan tindak lanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Menhaj juga mengajak seluruh jajaran membangun budaya evaluasi yang terbuka dan tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan di lapangan. Menurutnya, setiap masukan merupakan bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.
“Jangan takut menyampaikan masalah, karena setiap masukan adalah bahan untuk memperbaiki pelayanan kepada jemaah. Mari kita jadikan hasil evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini sebagai pijakan untuk menghadirkan layanan yang lebih baik pada musim haji berikutnya. Yang sudah baik kita pertahankan, sedangkan yang masih kurang kita sempurnakan bersama,” pungkas Menhaj.
Menhaj berharap seluruh jajaran Kemenhaj terus memperkuat sinergi dan komitmen dalam mewujudkan pelayanan haji yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan jemaah sehingga kualitas penyelenggaraan ibadah haji semakin baik dari tahun ke tahun.
