MONITOR, Ternate – Potensi kelautan Maluku Utara dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus ketahanan pangan nasional.
Hal tersebut terlihat dari aktivitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate yang menjadi pusat pendaratan, pengolahan, hingga distribusi hasil perikanan yang melibatkan ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam kunjungan kerja ke PPN Ternate, Jumat (26/6/2026), rombongan Kementerian UMKM yang dipimpin Deputi Bidang Kewirausahaan Riza Damanik, didampingi Tenaga Ahli Menteri UMKM Bidang Pembiayaan dan Skema UMKM Faisal Anwar, meninjau langsung aktivitas Tempat Pemasaran Ikan (TPI), berdialog dengan nelayan, pedagang, pelaku UMKM pengolahan hasil laut, serta pengelola pelabuhan.
Berbagai komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, tongkol, kakap, gurita, hingga hasil tangkapan lainnya tampak mengalir dari kapal-kapal nelayan menuju pasar, industri pengolahan, jaringan distribusi antardaerah, hingga memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
Menurut Faisal Anwar, pelabuhan perikanan bukan sekadar lokasi pendaratan ikan, tetapi merupakan simpul utama yang menghubungkan nelayan, koperasi, UMKM, industri pengolahan, hingga konsumen dalam satu mata rantai ekonomi yang saling menguatkan.
“Ketika kita melihat aktivitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate, kita melihat sebuah rantai ekonomi yang hidup. Ikan yang ditangkap nelayan tidak berhenti di dermaga. Dari laut, ikan masuk ke pasar, diolah oleh UMKM, dipasarkan melalui koperasi, dan pada akhirnya menjadi sumber pangan bagi masyarakat. Inilah ekosistem ekonomi kerakyatan yang harus terus kita perkuat,” ujar Faisal.
Ia menegaskan, kekayaan sumber daya kelautan Maluku Utara merupakan modal strategis yang harus dikelola secara optimal melalui penguatan pembiayaan, peningkatan kapasitas UMKM, modernisasi pengolahan hasil perikanan, serta perluasan akses pemasaran agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.
Menurutnya, sektor perikanan memiliki efek berganda (multiplier effect) yang luas terhadap perekonomian daerah. Tidak hanya meningkatkan pendapatan nelayan, tetapi juga menghidupkan berbagai sektor usaha mulai dari pengolahan ikan, perdagangan, logistik, penyediaan es, pengemasan, transportasi, hingga industri kuliner berbasis hasil laut.
“Satu ekor ikan mampu menciptakan nilai tambah yang berlipat. Ketika diolah menjadi abon, ikan asap, bakso ikan, fillet, maupun makanan beku, nilai ekonominya meningkat sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi UMKM. Karena itu, pembangunan sektor perikanan harus berjalan seiring dengan penguatan UMKM agar manfaat ekonominya semakin luas dirasakan masyarakat,” katanya.
Faisal menambahkan, keberhasilan membangun sektor kelautan tidak hanya diukur dari besarnya hasil tangkapan, tetapi juga dari kemampuan menciptakan rantai nilai yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir. Dalam ekosistem tersebut, nelayan menjadi produsen utama, UMKM mengolah hasil tangkapan menjadi produk bernilai tambah, koperasi memperkuat pembiayaan dan distribusi, sementara pemerintah menghadirkan dukungan kebijakan, pembinaan, dan akses pasar.
Menurutnya, sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekonomi biru (blue economy) yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional melalui pemanfaatan sumber daya laut secara produktif dan berkeadilan.
“Dari laut lahir kehidupan. Laut memberi penghidupan bagi nelayan, menggerakkan UMKM, menguatkan koperasi, dan pada akhirnya menghadirkan pangan bergizi bagi masyarakat. Inilah wajah ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya, ketika kekayaan alam mampu memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia,” pungkas Faisal.
