MONITOR, Jakarta — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) agar mampu naik kelas dan berperan aktif dalam rantai pasok nasional. Salah satu capaian konkret terlihat dari keterlibatan IKM binaan Kemenperin dalam penyediaan perlengkapan haji tahun 2026 (1447H).
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengoptimalkan pasar domestik sekaligus memperkuat daya saing industri nasional.
“Pemerintah terus berupaya agar kebutuhan dalam negeri, termasuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, dapat dipenuhi oleh produk industri nasional. Ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan daya saing IKM sekaligus memperluas akses pasar mereka,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (17/4).
Ia menambahkan, potensi ekonomi dari ekosistem haji dan umrah sangat besar. Dengan jumlah populasi muslim Indonesia yang tinggi dan kuota haji yang terus meningkat, peluang ini dinilai mampu memberikan nilai tambah signifikan bagi pelaku industri dalam negeri.
Melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA), Kemenperin aktif memfasilitasi akses pasar dan kemitraan berkelanjutan. Hasilnya, sebanyak 12 IKM binaan berhasil menjadi pemasok perlengkapan haji 2026.
Capaian tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan business matching sektor industri pangan dan barang gunaan dengan HIPPINDO serta ekosistem haji dan umrah pada Desember 2025, yang mempertemukan pelaku IKM dengan berbagai offtaker seperti travel haji dan umrah, agregator, hingga perbankan syariah.
Direktur Jenderal IKMA, Reni Yanita, mengungkapkan bahwa empat IKM binaan berhasil menembus pasar sebagai pemasok perlengkapan haji, dengan produk mulai dari batik, mukena, hingga kain ihram yang digunakan oleh jemaah haji Indonesia.
Empat IKM tersebut adalah CV Akasia Batik, PT Kresna Andalan Beka, CV Rajasa Mas Jaya, dan CV Gilang Githa Gemilang, yang telah menjalin kontrak pengadaan dengan Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu Bank Penerima Setoran (BPS) haji.
Selain itu, delapan IKM batik binaan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta juga berhasil bermitra melalui fasilitasi sertifikasi Batikmark. Sertifikat ini memastikan keaslian batik yang digunakan sebagai seragam haji.
Direktur Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan, Budi Setiawan, menegaskan bahwa sertifikasi tersebut penting untuk menjaga kualitas sekaligus identitas produk dalam negeri.
Dalam rangka memperluas penetrasi pasar, Kemenperin juga mendorong partisipasi IKM dalam berbagai ajang promosi, termasuk Expo UMKM Haji dan Umrah yang digelar di Medan pada April 2026.
Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat ekosistem pembinaan IKM melalui pendekatan terintegrasi, mulai dari peningkatan kapasitas produksi, sertifikasi, hingga akses pasar.
“Kami optimistis, melalui sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan stakeholder terkait, keterlibatan IKM dalam rantai pasok haji dan umrah akan terus meningkat dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,” tegas Agus.
