MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Dr. Rokhmin Dahuri menegaskan perlunya sinergi menyeluruh antara pemerintah, kementerian/lembaga, sektor swasta, hingga masyarakat. Tujuannya untuk memastikan Indonesia memiliki sistem karantina yang setara dengan negara maju.
“Penguatan sistem karantina tidak mungkin dicapai tanpa keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan,” katanya dalam acara Forum Kepakaran Indonesia yang diselenggarakan di Balai Pustaka, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Prof Rokhmin mengapresiasi pola kerja Badan Karantina yang kini lebih partisipatif dimana sebelum membuat regulasi, masukan dari stakeholder selalu diminta terlebih dahulu. “Pendekatan ini sudah on the track untuk membangun ketahanan pangan dan perlindungan hayati yang modern,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Gus Dur dan Megawati tersebut.
Untuk menuju Standar Negara Maju tersebut Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University memaparkan arah besar yang harus dicapai agar sistem karantina Indonesia meniru standar negara maju—bukan hanya dari regulasi, tetapi juga dari sisi infrastruktur, teknologi, integrasi data, koordinasi lintas lembaga, dan kualitas sumber daya manusia.
“Transformasi ini penting agar Indonesia mampu mencegah masuknya hama penyakit, melindungi biodiversitas, serta menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional,” paparnya.
Prof Rokhmin mengaitkan pentingnya penguatan sistem karantina dengan agenda besar Indonesia untuk keluar dari middle income trap. Ia menegaskan tiga syarat mendasar yakni Peningkatan produktivitas nasional, Daya saing yang lebih tinggi, dan Pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
“Penguatan sistem karantina berperan langsung dalam meningkatkan daya saing Indonesia di sektor pangan, pertanian, dan perdagangan global,” jelas Prof Rokhmin.
Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu menekankan bahwa daya saing Indonesia harus diukur dan dibandingkan terus dengan negara lain yang sudah unggul. Dengan begitu, perumusan kebijakan karantina dapat diarahkan agar benar-benar menjawab tantangan global, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif.
Ketua DPP PDI-Perjuangan Bidang Kelautan Perikanan tersebut menegaskan bahwa perlindungan sumber daya hayati adalah fondasi ketahanan pangan. “Tanpa sistem karantina yang kuat dan kolaboratif, Indonesia akan kesulitan bersaing dan sulit naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi,” pungkasnya.
