MONITOR, Banjarmasin – Masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh keberanian mengubah paradigma pembangunan dari ekonomi yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam menuju Blue Economy yang berbasis inovasi, teknologi, dan keberlanjutan.
Demikian disampaikan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S. saat menyampaikan Pembekalan Rapat Kerja Forum Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarmasin, Senin (6/7/2026).
Di hadapan sivitas akademika, dosen, mahasiswa pascasarjana, birokrat, dan berbagai pemangku kepentingan anggota Komisi IV DPR RI itu menyebut bahwa tantangan pembangunan Indonesia saat ini tidak lagi dapat diselesaikan dengan pendekatan konvensional.
“Dunia telah berubah sangat cepat. Ketegangan geopolitik antarnegara, perang dagang global, perubahan iklim, kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga disrupsi teknologi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi faktor-faktor yang mengubah wajah perekonomian dunia,” katanya.
“Kita tidak boleh lagi hanya menjadi penonton dalam perubahan global. Indonesia harus menjadi pelaku utama dengan meningkatkan daya saing nasional melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan,” tegasnya.
Menurut Prof Rokhmin berbagai dinamika global tersebut akan berdampak langsung terhadap investasi, perdagangan internasional, ketahanan pangan, industri nasional, hingga kesempatan kerja apabila tidak diantisipasi secara tepat. Karena itu, pembangunan Indonesia tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi harus mampu menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas, inklusif, ramah lingkungan, sekaligus berkelanjutan.
Di sisi lain, Indonesia sesungguhnya memiliki modal pembangunan yang tidak dimiliki banyak negara. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 6,4 juta kilometer persegi atau sekitar 77 persen dari total wilayah nasional, garis pantai sepanjang 108 ribu kilometer yang merupakan terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, serta lebih dari 17.500 pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Seluruh provinsi di Indonesia memiliki kawasan pesisir yang menyimpan potensi ekonomi sangat besar.
“Ini adalah anugerah geopolitik dan geoekonomi yang luar biasa. Laut Indonesia bukan sekadar pemisah antarpulau, melainkan ruang hidup, ruang produksi, sekaligus masa depan bangsa,” ujarnya.
Namun, menurut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, besarnya potensi itu belum diikuti oleh optimalisasi pemanfaatannya. Kontribusi ekonomi kelautan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2024 baru berkisar 14 persen. Padahal, sejumlah negara dengan sumber daya laut yang jauh lebih kecil, seperti Norwegia, Jepang, Korea Selatan, Thailand, hingga Maladewa, mampu menjadikan sektor kelautan sebagai penyumbang lebih dari 30 persen terhadap perekonomian nasional.
“Artinya, persoalan Indonesia bukan karena kekurangan sumber daya, melainkan belum mampu mengelola potensi tersebut secara optimal melalui inovasi, industrialisasi, dan tata kelola yang profesional,” kata Rokhmin.
Dalam paparannya, ia mengingatkan bahwa selama beberapa dekade Indonesia masih cenderung mengandalkan ekspor bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Model pembangunan seperti itu, menurutnya, tidak lagi relevan menghadapi persaingan global yang semakin ketat.
“Negara-negara maju justru memperoleh keuntungan terbesar melalui penguasaan teknologi, inovasi, riset, dan industri pengolahan, sementara negara yang hanya menjual bahan baku akan terus berada dalam posisi yang lemah dalam rantai nilai global,” terangnya.
Karena itu, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia MAI itu mengatakan bahwa Indonesia harus segera melakukan transformasi struktural ekonomi. Kekayaan sumber daya alam tidak boleh lagi dipandang sebagai komoditas mentah yang diekspor, melainkan harus diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi, modernisasi industri, digitalisasi, serta penguatan riset dan inovasi. Transformasi inilah yang menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Menurut Rokhmin, salah satu instrumen paling strategis untuk melakukan transformasi tersebut adalah pembangunan Blue Economy. Konsep ini tidak sekadar berbicara mengenai sektor perikanan, melainkan mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan laut dan wilayah pesisir, mulai dari perikanan tangkap, budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, bioteknologi kelautan, energi laut, transportasi maritim, pelabuhan, pariwisata bahari, industri jasa maritim, pengembangan pulau-pulau kecil, hingga berbagai sektor ekonomi baru berbasis sumber daya kelautan.
“Blue Economy adalah strategi pembangunan yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Kita harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan itu sendiri,” ungkapnya.
Rokhmin menambahkan, paradigma baru tersebut juga mengubah cara pandang terhadap laut. Jika selama ini laut hanya diposisikan sebagai ruang eksploitasi sumber daya, maka dalam konsep Blue Economy laut dipandang sebagai aset pembangunan jangka panjang yang harus dijaga produktivitas dan kesehatan ekosistemnya. Dengan demikian, pembangunan ekonomi dan konservasi tidak lagi dipertentangkan, tetapi berjalan secara harmonis untuk menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang.
Laut Indonesia: Harta Karun Bernilai Ribuan Triliun Rupiah yang Belum Dioptimalkan
Di hadapan peserta kuliah umum, Prof. Rokhmin Dahuri kemudian mengajak audiens melihat Indonesia dari perspektif yang berbeda. Selama ini, pembangunan nasional lebih banyak berorientasi pada daratan, padahal kekuatan terbesar bangsa justru berada di laut. Cara pandang inilah yang menurutnya harus segera diubah apabila Indonesia ingin keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Laut bukan lagi halaman belakang Indonesia, tetapi harus menjadi halaman depan pembangunan nasional,” tegasnya.
Pernyataan tersebut bukan sekadar slogan. Berbagai hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki salah satu potensi ekonomi kelautan terbesar di dunia. Sedikitnya terdapat sebelas sektor strategis yang menjadi pilar ekonomi biru nasional, yakni perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, bioteknologi kelautan, energi dan sumber daya mineral laut, pariwisata bahari, kehutanan pesisir, transportasi laut, pengembangan pulau-pulau kecil, industri dan jasa maritim, serta pemanfaatan sumber daya nonkonvensional. Seluruh sektor tersebut saling terhubung dalam satu ekosistem pembangunan yang mampu menciptakan nilai tambah tinggi apabila dikelola secara terintegrasi.
Prof. Rokhmin menjelaskan bahwa nilai ekonomi keseluruhan sektor tersebut diperkirakan mencapai sekitar US$1,348 triliun setiap tahun, atau setara dengan lebih dari Rp22.000 triliun jika menggunakan kurs saat ini. Nilai tersebut bahkan melampaui Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini, sehingga menunjukkan bahwa sektor kelautan sesungguhnya dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi bangsa. Lebih dari itu, ekonomi biru diperkirakan mampu menciptakan sekitar 45 juta lapangan kerja, yang berarti memberikan peluang penghidupan bagi hampir 40 persen angkatan kerja nasional.
Menurutnya, angka-angka tersebut seharusnya menjadi alarm sekaligus optimisme. Alarm karena potensi yang demikian besar belum memberikan kontribusi maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Optimisme karena ruang untuk bertumbuh masih terbuka sangat lebar apabila dikelola dengan kebijakan yang tepat.
Ironisnya, berbagai potensi tersebut hingga kini baru dimanfaatkan dalam skala yang relatif kecil. Prof. Rokhmin mengungkapkan bahwa potensi produksi perikanan budidaya Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 60 juta ton per tahun, namun realisasi produksinya baru sekitar 8,35 juta ton, atau kurang dari 14 persen dari total kapasitas yang tersedia. Kondisi serupa juga terjadi pada kawasan tambak air payau yang baru dimanfaatkan sekitar 10 persen dari potensi lahannya.
Demikian pula dengan sektor perikanan secara keseluruhan. Indonesia diperkirakan memiliki potensi produksi mencapai sekitar 115 juta ton per tahun, namun produksi aktualnya baru berkisar 23,5 juta ton, atau sekitar seperlima dari potensi yang tersedia. Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama Indonesia bukanlah keterbatasan sumber daya, melainkan rendahnya produktivitas, lemahnya hilirisasi, terbatasnya investasi, serta belum terintegrasinya sistem produksi, pengolahan, logistik, dan pemasaran.
Prof. Rokhmin menilai bahwa selama ini pembangunan sektor kelautan masih berjalan secara parsial. Nelayan, pembudidaya ikan, industri pengolahan, pelaku logistik, lembaga riset, lembaga keuangan, hingga pemerintah sering kali bekerja sendiri-sendiri tanpa berada dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Akibatnya, nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati negara lain yang mengolah kembali komoditas Indonesia menjadi produk industri bernilai tinggi.
“Kita tidak boleh terus-menerus mengekspor ikan segar, rumput laut mentah, atau bahan baku lainnya. Yang harus kita ekspor adalah produk olahan, teknologi, inovasi, bahkan pengetahuan. Di situlah letak nilai tambah yang sesungguhnya,” ujar Rokhmin.
Ia menegaskan bahwa masa depan ekonomi kelautan Indonesia tidak cukup hanya meningkatkan volume produksi. Yang jauh lebih penting adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi, kualitas, daya saing, dan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
Karena itu, pembangunan ekonomi biru tidak boleh lagi dipahami sebatas meningkatkan hasil tangkapan ikan atau memperluas kawasan budidaya. Blue Economy merupakan transformasi menyeluruh terhadap cara Indonesia memanfaatkan laut sebagai ruang pembangunan modern yang mengintegrasikan riset, inovasi, digitalisasi, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), bioteknologi, industri manufaktur, logistik maritim, hingga ekonomi sirkular yang minim limbah dan rendah emisi.
Dalam perspektif tersebut, laut bukan hanya menghasilkan ikan, tetapi juga menjadi sumber pangan masa depan, energi terbarukan, obat-obatan berbasis bioteknologi, destinasi wisata kelas dunia, jalur perdagangan internasional, hingga pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.
“Apabila seluruh potensi ekonomi biru ini mampu dikelola secara profesional, berbasis sains, inovasi, dan tata kelola yang baik, maka sektor kelautan akan menjadi lokomotif pembangunan nasional sekaligus fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan negara maju pada 2045,” pungkas Prof. Rokhmin Dahuri.
Dari Eksploitasi Menuju Inovasi dan Keberlanjutan
Bagi Prof. Rokhmin Dahuri, tantangan terbesar pembangunan Indonesia bukan terletak pada keterbatasan sumber daya alam, melainkan pada cara berpikir dalam mengelola sumber daya tersebut. Selama puluhan tahun, pembangunan ekonomi nasional masih didominasi paradigma resource-based economy, yaitu mengandalkan eksploitasi sumber daya alam sebagai komoditas primer dengan nilai tambah yang relatif rendah.
“Model pembangunan seperti ini memang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi menyisakan persoalan mendasar berupa rendahnya daya saing, ketimpangan kesejahteraan, kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global, serta meningkatnya tekanan terhadap lingkungan,” katanya.
Di tengah perubahan lanskap ekonomi dunia yang semakin berbasis pengetahuan (knowledge-based economy), pendekatan tersebut dinilai tidak lagi memadai. Indonesia harus berani melakukan lompatan menuju ekonomi yang bertumpu pada ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi, dan kreativitas.
Dalam konteks sektor kelautan, transformasi itulah yang diwujudkan melalui konsep Innovation-Based Blue Economy, yakni pembangunan ekonomi yang menjadikan laut sebagai pusat penciptaan nilai tambah melalui riset, digitalisasi, hilirisasi industri, efisiensi rantai pasok, dan penguasaan teknologi modern.
“Blue Economy bukan sekadar meningkatkan produksi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana setiap tetes sumber daya laut menghasilkan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat tanpa merusak ekosistem yang menopangnya,” ujar Prof. Rokhmin.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak lagi cukup dinilai dari besarnya volume produksi atau tingginya angka ekspor bahan mentah. Yang harus menjadi orientasi adalah seberapa besar nilai tambah yang diciptakan di dalam negeri, berapa banyak lapangan kerja berkualitas yang lahir, bagaimana kesejahteraan masyarakat pesisir meningkat, dan sejauh mana kelestarian lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang.
Karena itu, transformasi menuju ekonomi biru harus dilakukan secara sistemik. Prof. Rokhmin menjelaskan bahwa pembangunan sektor kelautan tidak dapat dipisahkan dari lima fondasi utama, yaitu penguatan kualitas sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pembangunan infrastruktur modern, akses pembiayaan yang memadai, serta tata kelola dan manajemen yang profesional.
“Kelima unsur tersebut menjadi prasyarat agar seluruh sektor ekonomi kelautan mampu berkembang secara produktif, efisien, dan berdaya saing global,” tuturnya.
Ia mencontohkan bahwa perikanan budidaya tidak cukup hanya mengandalkan perluasan lahan. Yang jauh lebih penting adalah peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul, pakan berkualitas, sistem budidaya cerdas (smart aquaculture), pemanfaatan sensor digital, otomatisasi pemberian pakan, pemantauan kualitas air secara real time, hingga penerapan prinsip zero waste dan zero emission. Dengan pendekatan tersebut, produktivitas dapat meningkat secara signifikan tanpa harus menambah tekanan terhadap daya dukung lingkungan.
Demikian pula pada sektor perikanan tangkap. Modernisasi armada, pemanfaatan teknologi satelit, kecerdasan buatan untuk memetakan daerah penangkapan ikan, sistem logistik dingin (cold chain), hingga digitalisasi pemasaran diyakini mampu meningkatkan efisiensi sekaligus kesejahteraan nelayan. Pendekatan ini menggeser orientasi pembangunan dari sekadar mengejar jumlah tangkapan menjadi peningkatan kualitas, nilai tambah, dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Namun, Prof. Rokhmin mengingatkan bahwa transformasi tersebut tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah semata. Pembangunan ekonomi biru memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan Penta Helix. Pemerintah bertugas menciptakan regulasi yang kondusif, menyederhanakan birokrasi, dan memberikan kepastian investasi. Perguruan tinggi menjadi pusat pengembangan riset dan inovasi.
Dunia usaha berperan memperkuat investasi, industrialisasi, dan akses pasar. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, sementara media memiliki tanggung jawab membangun literasi publik, menyebarluaskan praktik-praktik baik, serta mengawal kebijakan agar tetap berpihak pada kepentingan bangsa.
“Kalau semua bekerja sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan optimal. Tetapi ketika pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media bergerak dalam satu visi, maka kekuatan pembangunan akan berlipat ganda,” jelasnya.
Dalam paparannya, Prof. Rokhmin juga menyoroti pentingnya hilirisasi sebagai strategi meningkatkan daya saing nasional. Indonesia tidak boleh terus bergantung pada ekspor komoditas mentah seperti ikan segar, rumput laut kering, maupun hasil laut lainnya yang memiliki nilai ekonomi terbatas. Sebaliknya, komoditas tersebut harus diolah menjadi produk pangan berkualitas tinggi, farmasi, kosmetik, nutraseutikal, bioplastik, bioenergi, hingga produk bioteknologi yang memiliki nilai jual berkali-kali lipat.
Transformasi tersebut sekaligus akan memperkuat struktur industri nasional, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperbesar kontribusi sektor kemaritiman terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam peta jalan pembangunan nasional, pemerintah menargetkan kontribusi PDB maritim meningkat dari sekitar 8 persen pada awal periode RPJPN menjadi 15 persen pada tahun 2045, sejalan dengan visi Indonesia Emas.
Bagi Prof. Rokhmin, keberhasilan mewujudkan target tersebut bukan hanya akan mengubah wajah sektor kelautan, tetapi juga mengubah struktur ekonomi nasional. Indonesia tidak lagi dikenal sebagai negara pengekspor bahan baku, melainkan sebagai negara maritim modern yang unggul dalam inovasi, industri berbasis kelautan, dan teknologi.
Dengan demikian, ekonomi biru bukan sekadar konsep pembangunan sektor kelautan, melainkan strategi besar untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, mempercepat pertumbuhan yang inklusif, serta memastikan bahwa kekayaan laut Indonesia benar-benar menjadi sumber kemakmuran bagi seluruh rakyat.
Langkah Nyata Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia
Bagi Prof. Rokhmin Dahuri, visi besar Indonesia Emas 2045 tidak akan pernah terwujud hanya melalui slogan atau dokumen perencanaan. Visi tersebut harus diterjemahkan menjadi program-program konkret yang dapat segera dilaksanakan, terukur hasilnya, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, pembangunan ekonomi biru harus dimulai melalui serangkaian Quick Wins yang mampu menjadi pengungkit transformasi sektor kelautan dalam lima tahun ke depan.
Menurutnya, prioritas pertama adalah mempercepat pembangunan perikanan budidaya modern sebagai tulang punggung ketahanan pangan dan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Indonesia memiliki potensi lahan budidaya laut, tambak payau, dan perairan darat yang sangat luas, tetapi sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal.
Dengan penerapan teknologi budidaya modern, penggunaan benih unggul, pakan berkualitas, sistem digital, kecerdasan buatan, serta prinsip smart aquaculture, produktivitas dapat ditingkatkan tanpa harus menambah tekanan terhadap lingkungan.
“Pembangunan budidaya harus berbasis ilmu pengetahuan, efisiensi, dan keberlanjutan. Bukan sekadar meningkatkan produksi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para pembudidaya,” ujar Prof. Rokhmin.
Program prioritas berikutnya adalah melakukan revitalisasi perikanan tangkap melalui modernisasi armada, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan pelabuhan perikanan, pembangunan sistem logistik dingin (cold chain), serta penguatan industri pengolahan hasil perikanan. Dengan demikian, nelayan tidak lagi bergantung pada penjualan ikan segar yang nilainya relatif rendah, melainkan memperoleh manfaat lebih besar melalui rantai nilai yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Prof. Rokhmin menilai bahwa pembangunan sektor kelautan selama ini terlalu banyak berhenti pada aktivitas produksi primer. Padahal, nilai ekonomi terbesar justru berada pada proses pengolahan, pengemasan, distribusi, pemasaran, hingga inovasi produk. Oleh sebab itu, industrialisasi berbasis sumber daya kelautan harus menjadi agenda nasional agar Indonesia tidak terus menjadi pemasok bahan baku bagi negara lain.
Di luar sektor perikanan, ekonomi biru juga membuka peluang besar pada pengembangan bioteknologi kelautan. Kekayaan biodiversitas laut Indonesia menyimpan potensi luar biasa sebagai sumber bahan baku obat-obatan, kosmetik, pangan fungsional, hingga biofarmasi.
Demikian pula dengan pengembangan energi terbarukan berbasis laut, industri garam modern, jasa maritim, dan ekonomi berbasis pulau-pulau kecil yang masih sangat terbuka untuk dikembangkan melalui riset dan inovasi.
Sektor pariwisata bahari juga dinilai memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Dengan ribuan pulau, pantai tropis, terumbu karang, hutan mangrove, hingga kawasan konservasi laut kelas dunia, Indonesia memiliki modal untuk menjadi destinasi wisata bahari unggulan dunia. Namun, pengembangannya harus tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan agar aktivitas ekonomi tidak merusak ekosistem yang justru menjadi daya tarik utamanya.
Di sisi lain, posisi geografis Indonesia yang berada di persimpangan jalur perdagangan internasional harus dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Prof. Rokhmin, optimalisasi Sea Lines of Communication (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan peluang strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat logistik, perdagangan, dan transportasi maritim global. Dengan dukungan pelabuhan modern, konektivitas antarpulau, serta sistem logistik yang efisien, Indonesia memiliki peluang besar menjadi simpul utama perdagangan di kawasan Indo-Pasifik.
Namun demikian, seluruh agenda tersebut hanya akan berhasil apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang unggul. Karena itu, Prof. Rokhmin memberikan perhatian besar terhadap penguatan pendidikan, riset, inovasi, serta penguasaan teknologi sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi biru.
Menurutnya, perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi institusi pendidikan, tetapi harus tampil sebagai pusat lahirnya inovasi, solusi kebijakan, dan teknologi yang mampu menjawab tantangan pembangunan nasional.
Mengakhiri kuliah umumnya, Prof. Rokhmin Dahuri mengingatkan bahwa Indonesia sesungguhnya telah memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi negara maju. Bangsa ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, posisi geopolitik yang strategis, bonus demografi, kekayaan biodiversitas laut terbesar di dunia, serta modal sosial yang kuat.
“Tantangan sesungguhnya adalah membangun kepemimpinan yang visioner, tata kelola yang profesional, serta keberanian melakukan transformasi menuju ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi,” ujarnya.
“Jika potensi Blue Economy didayagunakan dan dikelola berbasis inovasi ilmu pengetahuan, teknologi, serta manajemen yang profesional, saya meyakini sektor-sektor ekonomi kelautan akan mampu menjadi solusi bagi berbagai persoalan bangsa, memperkuat daya saing nasional, menciptakan jutaan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia dan mewujudkan Indonesia Emas paling lambat pada tahun 2045,” tegas Prof. Rokhmin Dahuri.
