MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri menyampaikan delapan rekomendasi penting untuk meningkatkan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Hal itu disampaikan pada Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan agenda rencana program kerja prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025. “Pertama, Kebijakan program pembangunan KKP harus lebih banyak diprioritaskan untuk berbagai masalah yang menyangkut nelayan kecil. Karena 90 persen nelayan kita adalah nelayan kecil,” ujar Rokhmin Dahuri, di Ruang Rapat Kerja Komisi IV, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Kedua, yakni terkait peningkatan pemanfaatan pembangunan subsektor perikanan budidaya. Menurutnya, perlu anggaran yang memadai pada KKP untuk hal itu. Maka dari itu, Rokhmin Dahuri mendorong kenaikan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang optimal. “Sewaktu saya diberi amanah jadi menteri pada era Gus Dur dan Bu Mega, anggaran KKP pada 2003 sebanyak Rp3 Triliun, sedangkan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) Rp6 Triliun. Sekarang, Kementan 29,7 Triliun. KKP hanya 6 Triliun atau 1/7 persen (dari KKP),” ungkapnya.
“Sekarang dengan saya di Komisi IV, Insya Allah anggaran KKP bisa ditingkatkan kembali menjadi Rp12 Triliun lagi, untuk 2025 baru bisa nendang,” tegasnya.
Ketiga, pengembangan industri pakan. Keempat, penguatan dan pengembangan industri pengolahan perikanan. Adapun catatan kelima yakni peningkatan pemanfaatan dan pembangunan industri biotech kelautan.
Ia menjelaskan bahwa survei dari kementerian kelautan dan perikanan Korea mengungkapkan bahwa potensi ekonomi industri biotech kelautan 4 kali lipat daripada industri IT. Sebagai negara maritim, ia menilai basis dari biotech dan bioindustry Indonesia itu di laut. Maka menurutnya, cukup disayangkan bila potensi itu tidak digarap “Jadi mubazir jika kita tidak memanfaatkan biotech kelautan itu,” tegasnya.
Keenam, pengembangan blue carbon dan blue ekonomi. Ketujuh, pembangunan pulau-pulau kecil, “Kedelapan, kaki mengusulkan seperti Thailand, Vietnam dan China untuk sektor kelautan perikanan dan pertanian harus ada skin kredit khusus. Karena kita sekarang usaha komersial masih 10 persen, Thailand 3 persen, Vietnam 5 persen, China 2 persen,” ungkapnya.
Rokhmin berharap, rekomendasi-rekomendasi ini dapat diimplementasikan dengan baik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.
