MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menilai positif upaya Pertamina yang terus memperluas jangkauan distribusi sampai ke pelosok Tanah Air. Termasuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) non subsidi ke berbagai wilayah remote yang sangat sulit dijangkau dan secara bisnis sebenarnya tidak menguntungkan. Bahkan jalur distribusi tersebut, juga dinilai sebagai jalur terkompleks dan sangat rumit.
“Saya mengapresiasi upaya Pertamina yang terus memperluas outlet BBM Non Subsidi. Hal ini akan memudahkan akses energi, sehingga masyarakat di wilayah pelosok pun dapat menikmati BBM berkualitas,” kata Nasim kepada media hari ini.
Menurut Nasim, upaya Pertamina dalam melayani kebutuhan BBM mulai dari perkotaan, pedesaan hingga pelosok nusantara merupakan tantangan tersendiri. “Distribusi energi yang dilakukan Pertamina saat ini merupakan jalur terkompleks (rumit), sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya,” jelas Nasim.
Di sisi lain, Nasim tidak menepis, bahwa jangkauan distribusi Pertamina hingga ke wilayah terpencil tersebut, tidak seluruhnya menguntungkan dari sisi bisnis. Namun sesuai amanah UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, imbuhnya, BUMN seperti Pertamina, memang harus menjalankan peran sebagai entitas bisnis di satu sisi, namun pada saat bersamaan harus melaksanakan fungsi pelayanan publik yang tidak hanya mempertimbangkan aspek komersial.
“Hal itu tentu berbeda dengan swasta,” lanjut Nasim.
Berbagai upaya Pertamina, jelas Nasim, juga berperan penting dalam menjaga ketahanan energi sekaligus menggerakkan roda ekonomi di seluruh penjuru Tanah Air. Hal tersebut sesuai amanah Undang-Undang, bahwa dalam mengelola energi nasional, Pertamina juga mengacu pada prinsip availability, accessibility, affordability, acceptability dan sustainability.
“Salah satu peran strategis Pertamina saat ini adalah menjaga ketahanan energi Indonesia dengan tetap menjaga pasokan, mengikuti peningkatan kebutuhan energi,” pungkas Nasim.
Terkait distribusi hingga ke pelosok, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan mengatakan hal ini adalah bentuk komitmen perusahaan dalam menyediakan akses energi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Saat ini ada lebih dari 14 ribu lembaga penyalur BBM yang Pertamina Patra Niaga kelola, dan ini tersebar diseluruh wilayah baik perkotaan hingga pelosok desa. Ini bagian dari keadilan energi, aksesibilitas dan kemudahan masyarakat mendapatkan BBM,” terang Riva.
Untuk SPBU reguler sendiri, saat ini terdapat lebih dari 6.300 SPBU, lalu untuk Pertashop sudah lebih dari 6.600 outlet yang tersebar sampe ke desa-desa. Belum lagi, lanjut Riva, Pertamina Patra Niaga juga mengelola lebih dari 400 SPBU nelayan.
Dari segi hargapun, Riva mengatakan Pertamina Patra Niaga menyalurkan BBM dengan harga yang terjangkau, meskipun dalam prosesnya, distribusi yang dilakukan sangatlah beragam.
“Selain accessibility, kami juga terus mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas perekonomian dengan memberikan harga BBM Non Subsidi yang paling kompetitif,” tutup Riva.
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pertamina, Komisi VI DPR juga mengapresiasi kinerja operasional Pertamina, termasuk distribusi BBM yang sampai ke pelosok. Pada RDP yang berlangsung pertengahan Juni 2024, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima juga mendorong Pertamina beserta seluruh subholding untuk memastikan ketersediaan, distribusi serta keterjangkauan harga BBM dan gas, meningkatkan pengawasan dan mengevaluasi sistem distribusi BBM dan gas bersubsidi, termasuk optimalisasi digitalisasi dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional.
