MONITOR, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambangi Kantor wilayah DJPB Jakarta dan KPPN VII Jakarta yang mengelola pembayaran APBN sebesar Rp2.166 triliun atau 77,8% dari belanja APBN 2021, Selasa (28/12/2021).
Ia pun mengapresiasi Ditjen Perbendaharaan yang telah bekerja luar biasa tahun ini, meski mereka juga menghadapi resiko ancaman maut dari Covid-19.
“Mereka tidak pernah menyerah dan terus melayani dengan prima dan penuh dedikasi melayani seluruh Kementerian/Lembaga agar mampu memulihkan ekonomi dan melindungi rakyat dengan APBN,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya.
Orang nomor satu di Kemenkeu ini menjelaskan, hingga hari-hari terakhir sebelum tutup buku akhir tahun, mereka menangani penyelesaian saluran bansos Kemensos dan pembayaran klaim pasien Covid-19 dan insentif nakes dari Kemenkes, dan pembayaran bantuan upah pekerja oleh Kemenaker.
“Total belanja untuk rakyat yang ditangani KPPN Jakarta VII mencapai Rp331,4 triliun,” tuturnya.
Bahkan pada bulan Desember ini, ia menyatakan rata-rata Surat Perintah Membayar (SPM) yang diproses KPPN lingkup DKI Jakarta mencapai 6.900 dokumen per hari, jauh meningkat dibandingkan hari-hari biasa yang sekitar 3.700 SPM per hari.
“Saya pun berpesan belanja negara harus tetap dijalankan dengan berkualitas, harus tepat, dan harus akuntabel, jangan sampai hanya asal belanja dan asal mengeluarkan uang,” imbuhnya.
