MONITOR, Jakarta – Sudah dua tahun lamanya, jamaah haji asal Indonesia gagal berangkat ke Arab Saudi karena faktor pandemi. Padahal, jauh-jauh hari Komisi VIII DPR sudah membentuk Panja Haji bersama pemerintah.
Wakil Ketua Komisi VIII Diah Pitaloka menjelaskan, semua urusan yang menyangkut haji mulai dari hulu hingga hilir sudah disiapkan, termasuk biaya kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh APBN.
“Memang waktu itu Panja Haji pemerintah punya perencanaan. Saya masuk di Panja Haji, kita sudah menyiapkan, tetapi waktu itu Saudi tidak membuka penyelenggaraan haji dari negara lain. Ini alasan clear,” ungkap Diah Pitaloka dalam diskusi virtual ‘Teka-teki Dana Haji’ yang diselenggarakan Perhimpunan Pergerakan Indonesia, Jumat (11/6/2021).
Legislator dari Fraksi PDIP menambahkan, hingga hari ini pihak Saudi belum memberikan kepastian mengenai kuota jamaah haji dari negara lain, termasuk Indonesia.
“Ternyata persoalan haji di Arab, ada dua kementerian yang mendiskusikan ini. Saya kurang tahu keputusannya di tahun ini, karena sampai kini belum ada negara manapun yang memperoleh kuota haji. Ini mungkin waktunya sudah mepet sekali,” kata Legislator dari Fraksi PDIP ini.
Diah menegaskan kembali pertimbangan yang disampaikan Menteri Agama terkait batalnya pemberangkatan jamaah haji sudah tepat. “Ketika Menag memaparkan alasannya yakni menyangkut keselamatan jamaah. Memang Covid-19 yang kita pikir mereda, ternyata trennya ada baru lagi,” tandasnya.
