MONITOR, Jakarta – Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pada masa pandemi yang disebut Kuntowijoyo (1997) sebagai zaman keterasingan, karena adaptasi kultur dan kesiapan masyarakat dalam belajar dengan metode blended yakni daring dan luring belum sepenuhnya menghasilkan kualitas yang sesuai harapan.
Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim menilai bahwa dua skema pembelajaran sekaligus di sekolah, yaitu Pembelajaran Jarak jauh (PJJ) dan tatap muka tidak akan berjalan efektif (Republika, 18/6/20). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dalam arahan penerapan daerah kurikulum khusus, yakni suatu keadaan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa pembelajaran harus tetap aktif yaitu pembelajaran mendorong keterlibatan penuh Peserta Didik dalam perkembangan belajarnya, mempelajari bagaimana dirinya dapat belajar, merefleksikan pengalaman belajarnya dan menanamkan pola pikir bertumbuh.
Meskipun demikian, dalam rilisnya Kemendikbud juga menekan bahwa target pembelajaran pada masa pandemi tidak harus menuntaskan kurikulum nasional secara keseluruhan. Lebih disesuaikan dengan satuan pendidikan pengajaran di tingkat daerah. Kemendikbud melalui rilis nomor 368/ Sipres/A6/XI/2020 memberikan rilis terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelanggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.
Dalam pengumuman tersebut disampaikan bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah/kantor wilayah (kanwil)/kantor Kementerian Agama (Kemenag) dalam pemberian kewenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka pada bulan Januari 2021 berdasarkan pada kondisi, kebutuhan dan kapasitas daerah.
Pembukaan sekolah berisiko memunculkan terjadinya outbreak seperti yang terjadi di beberapa negara. Bahkan potensi second wave mengiringi peningkatan jumlah kasus drastis saat sekolah dibuka kembali (Prabata, 2020). Sehingga meskipun pemerintah mengizinkan sekolah dibuka, tetap saja ada syarat protokol kesehatan 3M sekaligus memperhatikan Ventilasi-Durasi-Jarak siswa yang sedang belajar di ruang kelas sekolah.
Pembukaan Sekolah yang Harus Ketat Prokes
Beberapa daerah sudah melakukan simulasi uji masuk sekolah di masa pandemi, seperti di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Jawa Tengah, menggelar uji coba pembelajaran tatap muka. Delapan orang siswa di SMK tersebut tiba-tiba mengalami batuk, demam serta anosmia (kehilangan indera penciuman), setelah dilakukan tes, 179 orang siswa SMK tersebut positif terinfeksi Covid-19. Sekolah menjadi wahana berkumpul yang sangat berisiko (Kontan, 5/12/20).
Di kota Jepara juga disebutkan bahwa salah satu SMP swasta yang sudah menggelar tatap muka selama sepekan, 15 siswa positif Covid-19, hal itu dilakukan setelah ada tes usap terhadap 156 pelajar dan guru. Seketika itu kegiatan belajar mengajar tatap muka segera dihentikan. Fenomena itu menunjukkan bahwa pembukaan sekolah dengan metode tatap muka sangat dilematis dan berisiko memunculkan klaster baru. dr Joni Wahyuadi, Ketua Satgas Penanganan Covid 19 Jawa Timur, mengatakan bahwa hasil survei terhadap pemahaman masyarakat tentang Covid-19 sekaligus kepatuhan mereka dalam menerapkan protokol kesehatan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap bahaya Covid-19 tidak sebaik penerapan dalam melakukan protokol kesehatan.
Implementasi penerapan protokol ini menjadi syarat mutlak yang harus dilakukan, berdasarkan survei jajak pendapat Kompas Agustus 2020 pada kepatuhan prokes masa pandemi hampir 70 persen responden setuju dengan kebijakan pembelajaran tatap muka di zona hijau dan kuning. Sepertiga responden beralasan, pembelajaran tatap muka lebih efektif ketimbang pembelajaran dari rumah dengan segala kekurangan dan hambatannya. Selain itu 14 persen responden sepakat dengan sistem belajar di sekolah, dengan syarat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Bahkan 5,4 persen responden berpendapat daerah zona kuning sudah aman.
Sarana Efektifitas Pembelajaran Siswa dan Guru
Survei The Economist Intelligence Unit (2018) menyebutkan banyak guru mengalami tantangan dalam memenuhi kurikulum yang berstandar tinggi, keterbatasan pelatihan, otoritas pendidikan yang secara ketat berfokus pada penguatan literasi dan numerasi. Tentu saja hal ini memerlukan dukungan banyak pihak serta dukungan baik dari pemerintah dalam menyediakan fasilitas pelatihan, kesempatan beasiswa, menggandeng komunitas dan dunia usaha di level lokal untuk menaikkan kapasitas guru (Afriansyah, 2020).
Khusus pada masa pandemi ini dengan tuntutan penyelenggaraan sekolah secara blended sistem bahkan lebih banyak pada metode daring, Guru memerlukan dukungan ketrampilan dan modalitas yang kuat untuk sungguh-sungguh beradaptasi dengan pemenuhan kualitas unggul siswa. Pemerintah memahami kondisi disrupsi pendidikan yang mengakibatkan kurang efektifnya praktik pembelajaran baik bagi implementasi guru dalam mengajar ataupun siswa dalam menyerap ilmu pembelajaran dalam metode PJJ.
Meskipun Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tidak menjadi kewajiban semua sekolah, namun keberanian dan kesigapan pemda menjadi salah satu syarat keberhasilan efektifnya proses pembelajaran di wilayah mereka. Pemenuhan daftar periksa atas kualifikasi syarat sekolah sehat harus dicanangkan yakni setiap individu wajib pakai masker, penyediaan toilet bersih dan layak, alat pengukur suhu (thermogun), sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir serta hand sanitizer.
Pihak sekolah harus mempunyai jadwal ketat dalam penerapan prokes, akses transportasi yang aman dari dan ke sekolah, sekaligus penyemprotan desinfektan secara berkala di lingkungan sekolah termasuk mengadakan tes cepat dan tes usap berkala sebagai sarana perlindungan tenaga pengajar dan siswa didik yang aman dan efektif dalam melakukan proses pembelajaran sekolah di masa pandemi.
Peneliti Senior Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR)
Nurlia Dian Paramita
