MONITOR, Jakarta – Buruknya penanganan pemberantasan korupsi di negeri ini menjadi salah satu indikator kekecewaan publik terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Dalam survei yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO), ketidakpuasan publik mencapai 64 persen. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, angka ini menjadi yang tertinggi dari bidang lain.
Ia menjelaskan, beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian publik, adalah; buruknya pemberantasan korupsi (62%), lemahnya independensi penegak hukum (56%), ancaman kebebasan berpendapat (52%), kualitas kebijakan (48%), dan faktor lain (36%).
“Performa pemberantasan korupsi menjadi pemantik terbesar buruknya bidang penegakan hukum, terlebih kurun periode survei berbagai persoalan korupsi semakin menguat, bahkan kepuasan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD hanya berada di urutan ke 7 dengan persentase 34 persen, tertinggal jauh dari anggota Kemenko Polhukam Tito Karnavian 49 persen, Prabowo Subianto 57 persen,” ujar Dedi Kurnia Syah, dalam siaran pernya, Rabu (28/10).
Masih dalam kluster Menko Polhukam, Dedi menjelaskan bidang politik dan keamanan juga mendapat respon kepuasan lebih rendah dibanding ketidakpuasan, hanya 49 persen menyatakan puas. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi publik terkait kondisi Politik dan keamanan, adalah: kebebasan berbeda pendapat (49%), kriminalitas (45%), perasaan aman (41%), ketertiban umum (36%), dan pengaruh lainnya (31%).
