MONITOR, Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan tidak akan ikut dalam rencana aksi mengepung Istana yang akan dilaksanakan oleh sejumlah organisasi Islam pada Selasa, 13 Oktober 2020.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menjelaskan Muhammadiyah akan lebih fokus pada penanganan Covid-19 dan dampaknya terhadap pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.
“Dalam situasi sekarang, sebaiknya semua pihak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, termasuk demonstrasi. Aksi demonstrasi lebih banyak madlaratnya daripada manfaatnya,” kata Abdul Mu’ti dalam keterangan persnya, Selasa (13/10).
Ia menjelaskan, dalam Islam diajarkan agar meninggalkan perbuatan yang lebih banyak mengandung madlarat dibandingkan manfaat. Dalam hukum Islam, hal yang sangat mendesak harus lebih diprioritaskan di atas hal yang penting.
Kendati demikian, lanjut Mu’ti, Muhammadiyah menghormati masyarakat yang ikut melakukan aksi demonstrasi. Menurutnya, menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak warga negara yang dijamin oleh UUD. Karena itu, bagi masyarakat yang berdemonstrasi hendaknya mematuhi undang-undang, tertib, dan menghindari kekerasan (vandalisme).
“Muhammadiyah akan tetap bersikap kritis kepada kebijakan Pemerintah yang bertentangan dengan hukum dan perundangan-undangan, terutama yang bertentangan dengan Islam dan merugikan umat Islam. Akan tetapi, Muhammadiyah tidak akan melengserkan Pemerintahan yang sah. Resikonya terlalu besar bagi rakyat dan masa depan bangsa,” pungkasnya.
