MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan lelang kuota internet Rp 150 miliar yang akan digunakan untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Taufik beralasan, pengadaan kuota internet pake cara lelang maka akan memakan waktu lama.
Sementara saat ini, kata dia, kuota internet menjadi kebutuhan yang dibutuhkan cepat para siswa dalam menunjang dalam proses belajar dengan cara online.
“Daripada dilelang, lebih baik kebutuhan kouta internet ini langsung disalurkan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP),” ujar Taufik.
Menurut Taufik, apabila kebutuhan kuota internet siswa disalurkan melalui KJP, maka akan bisa lebih cepat digunakan. Pertimbangan lainnya adalah kebijakan lelang kuota internet bakal melahirkan monopoli, sehingga buruk bagi iklim ekonomi dan menggerakan perekonomian.
“BPBJ (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) bisa batalkan. Jangan buat susah orang tua murid,” tegasnya.
Diketahui, hampir lima bulan siswa di ibukota melakukan PJJ lantaran masih tergolong zona merah Covid-19. Kegiatan belajar mengajar secara tatap muka belum bisa dilakukan.
Di lain pihak tak sedikit masyarakat yang mengeluhkan PJJ lantaran menambah beban pengeluaran. Karena siswa mesti memiliki paket data internet sebagai penunjang pembelajaran. Apalagi, perekonomian tengah memburuk akibat pagebluk.
Solusi pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk beli kuota internet ioleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) belum menjawab persoalan. Oleh karenanya, Pemprov DKI Jakarta mengadakan lelang kuota internet guna menunjang PJJ.
