MONITOR, Jakarta – Rencana pemerintah melaksanakan Protokol Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 perlu dipastikan terlebih dahulu berbagai rinciannya. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan, jangan sampai teknis protokol yang disiapkan secara terburu-buru, sehingga tidak matang dan malah memunculkan kebingungan baru di masyarakat.
“Protokol kenormalan baru tentu akan berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan atau lokasi. Contohnya protokol di pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya akan memiliki variasi-nya masing-masing,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (28/5).
Bahkan, dikatakan politikus PDI Perjuangan ini, WHO sendiri telah menyusun beberapa pertimbangan bagi negara-negara sebelum menerapkan kehidupan normal baru. Seperti hak-nya, kemampuan untuk mengendalikan transmisi virus corona.
“Termasuk kemudian kemampuan rumah sakit untuk menguji, mengisolasi serta menangani tiap kasus dan melacak tiap kontak,” paparnya.
Selain itu, masih dikatakan Puan, kajian-kajian ilmiah sebelum penerapan kenormalan baru harus dilakukan secara mendalam sebagai acuan pengambilan kebijakan.
Oleh sebab itu, transparansi data menjadi penting sebab pemerintah perlu menjelaskan kepada rakyat saat ini posisi Indonesia, tepatnya ada di mana dalam kurva pandemi Covid-19.
“Serta bagaimana prediksi perkembangannya ke depan. Sehingga rakyat mengetahui jelas mengapa disusun protokol kenormalan baru,” pungkasnya.
