MONITOR, Jakarta – Tudingan Menteri Keuangan Sri Mulyani terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah tak memiliki anggaran untuk memberikan bantuan sosial (bansos) ramai jadi polemik. Satu persatu para wakil rakyat Jakarta menyatakan tak terima dengan tudingan Sri Mulyani tersebut.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, meminta Menteri Keuangan agar tidak sembarangan membuat pernyataan.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, Pemprov DKI tidak akan punya masalah dengan penyaluran bansos di masa pandemi Covid-19 ini, kalau pemerintah pusat melunasi hutang Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari dana perimbangan ke Pemprov DKI.
“Jangan hanya bisa teriak kalau DKI sudah tak punya anggaran, harusnya piutang DBH Pemprov DKI lunasi dong, jangan cuma separuh yang dibayarkan,” ujar Mujiyono melalui keterangan tertulisnya, Kamis (7/5).
“Satu sisi kewajiban tak dipenuhi sisi lain malah mojokin Pemprov DKI,” sambung Mujiyono.
Dibeberkan Mujiyono, sampai saat ini, DKI baru menerima Rp 2,6 triliun dari total Rp 5,2 triliun dana bagi hasil yang menjadi hak DKI. Itu pun Rp 2,6 triliun baru dibayarkan 23 April 2020. Padahal seharusnya itu dilunasi pada 2019.
“Harusnya itu cair di 2019. Makanya APBD DKI kemarin mengalami revisi, awalnya Rp 95 triliun akhirnya menjadi 87 triliun,” terangnya.
Dituturkannya, dana perimbangan daerah Rp 5,2 triliun itu harusnya masuk di kuartal I anggaran DKI. Dengan begitu, keuangan DKI seharusnya masih aman.
Namun, pemerintah pusat tak kunjung membayarnya, sementara pendapatan di sektor lain terus menurun akibat pandemi virus corona. Hal inilah yang membuat Gubernur DKI Anies Baswedan akhirnya menyampaikan kepada Sri Mulyani bahwa DKI tak lagi memiliki dana untuk bansos.
Bahkan setengah uang bagi hasil sebesar Rp 2,6 triliun, kata dia, baru diberikan ke Pemprov DKI bulan 23 April kemarin.
“Gimana Pak Anies gak pusing. Udah pasti pusing lah,” pungkasnya.
