MONITOR, Jakarta – DPRD DKI Jakarta sangat optimis pembahasan APBD 2020 bakal kelar, meski dua pejabat teras Pemprov DKI yakni Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Edi Junaidi dan Kepala Bappeda Sri Mahendra mengundurkan diri dari jabatannya.
“Masa gara-gara dua pejabat itu mundur pembahasan KUA-PPAS terganggu. Saya rasa tidak lah. Pembahasan anggaran tetap jalan terus, sampai bisa kelar akhir Novenmber nanti,” terang Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik.
Dikatakan Taufik, saat ini lima komisi di DPRD DKI sedang serius membahas KUA-PPAS secara cermat dan hati-hati. Menyisir satu per satu mata anggaran yang diusulkan eksekutif.
“Kami bekerja, rapat dari pagi hari hingga pukul 23.00 WIB untuk menyisir mata anggaran, sehingga yang diusulkan itu benar-benar sesuai yang dimau masyarakat,” ujarnya.
Menurut Taufik, pembahasan KUA-PPAS APBD DKI 2020 sama saja seperti APBD 2019.
“Tidak ada bedanya sama seperti pembahasan KUA PPAS 2019. Cuma sekarang ada masalah setelah Fraksi PSI mempublikasi melalui media dan media sosial. Maka muncul anggaran Lem Aibon, ballpoint, cat jalur sepeda, server Jakarta Smart City yang harga satuannya gila-gilaan,” kata M Taufik.
Ia menambahkan, di era digital yang semua bisa diakses oleh masyarakat boleh-boleh saja apa yang dilakukan PSI itu sebagai sebuah transparansi.
“Namun hal itu tak ubahnya seperti “kegenitan”, seharusnya melalui adu argumentasi di rapat-rapat DPRD,” ucap M Taufik.
Taufik yang juga koordinator Komisi D ini menambahkan, dirinya sudah mewanti-wanti kepada pimpinan SKPD agar dalam menyusun KUA PPAS mengacu program RPJMD Gubernur Anies.
“Misalnya soal perumahan, pena nggulangan banjir, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, semua harus diselaraskan dengan RPJMD,” pungkasnya.
