MONITOR, Jakarta – Presiden Jokowi sudah mengumumkan bahwa susunan kabinet barunya sudah rampung dibentuk. Namun tak sedikit yang menyarankan agar dalam komposisi kabinetnya, Jokowi menempatkan posisi Wakil Menteri.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi melihat setidaknya ada lima pos kementerian yang dianggap membutuhkan jabatan wakil menteri.
“Menteri Luar Negeri, Menteri ESDM, Menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM, Menteri ATR/BPN,” ujar Baidowi kepada wartawan, Selasa (15/10).
Baidowi menjelaskan kelima pos kementerian tersebut membutuhkan peranan Wakil Menteri karena memiliki tugas berat hingga struktur yang banyak untuk menyukseskan program pemerintahan.
“Lima kementerian itu tugasnya berat dan banyak, serta memiliki struktur yang banyak. Bahkan seperti Kemenag hingga ke tingkat desa,” terangnya.
Sementara terpisah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai adanya jabatan wakil menteri dibutuhkan apabila kementerian dan lembaga jumlahnya tidak sampai 34.
“Kalau 34 keberadaan wakil menteri malah memperpanjang birokrasi,” ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
Hanya, menurut dia, beberapa kementerian yang dianggap harus diajukan memiliki wakil menteri seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertanian.
