Menanti “Pengemong” Baru NU di Tengah Desakan Transisi

Oleh: Abdul Jabar*

Penunjukan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur sebagai sahibulbait Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada 27–31 Agustus 2026 mendatang membawa pesan teologis-simbolik yang sangat jernih. Jombang bukan sekadar titik koordinat geografis. Ia adalah rahim sejarah, tempat di mana para muassis (pendiri) seperti KH. Hasyim Asy’ari, KH. Abdul Wahab Hasbullah, dan KH. Bisri Syansuri meletakkan batu pertama jam’iyah ini. Menjemput abad kedua NU dengan kembali ke pesantren adalah laku spiritual untuk pulang; sebuah isyarat bahwa rumah besar ini sedang merindukan khitah asalnya.

Namun, atmosfer menjelang muktamar kali ini terasa berbeda dengan lima tahun lalu. Jika dahulu diskursus kolektif kita berpusat pada konsolidasi organisasi, kini arus bawah di tingkat Wilayah (PWNU), Cabang (PCNU), hingga Ranting (PRNU) mengembuskan desakan yang berbeda: transisi kepemimpinan. Kegelisahan ini hadir bukan karena NU sedang retak. Justru karena NU telah tumbuh menjadi institusi yang sangat raksasa, kita tersadar bahwa rumah sebesar ini membutuhkan sosok “pengemong” yang langkah kakinya menjangkau hingga ke dapur pesantren-pesantren kecil, bukan yang pidatonya hanya bergema di atas panggung formal.

NU Butuh Pemimpin, Bukan Sekadar Manajer

Kita harus jujur mengakui bahwa NU hari ini tidak kekurangan ketua umum yang cakap dalam diplomasi internasional, piawai membangun jejaring global, serta ulung dalam memproduksi wacana. Semua itu penting. Namun, warga di tingkat ranting hari ini mulai mengajukan gugatan yang berbeda. Mereka bertanya: siapa sosok yang hadir mendekap saat pesantren di pelosok kebanjiran? Siapa yang menelepon kiai kampung saat terjadi konflik horizontal di daerah? Siapa yang berani berdiri tegak menegakkan keadilan saat internal organisasi dilanda kegaduhan?

Mengayomi adalah bahasa kiai, yang termanifestasi dalam tindakan ngemong, ngopeni, dan ngurusi. Ini adalah dimensi spiritual-kultural yang melampaui sekat-sekat formalitas rapat kerja atau deretan nota kesepahaman (MoU) di atas kertas. Kerinduan akan hadirnya nakhoda baru yang memiliki kepekaan kultural inilah yang memicu gelombang desakan transisi dari berbagai penjuru wilayah.

Membaca Peta Komparatif Empat Arah Angin

Riuhnya tuntutan arus bawah ini tercermin dari hasil pemetaan aspirasi yang dilakukan oleh Institut Nahdliyin Nusantara (Insantara). Terdapat 14 nama potensial yang kini mencuat ke ruang publik dan terfragmentasi ke dalam empat klaster strategis:

Pertama; Klaster Internal PBNU (Poros Keberlanjutan): Diwakili oleh petahana KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), Prof. Mohammad Nuh, Drs. H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan KH. Zulfa Mustofa. H. Gudfan Arif (Gus Gudfan, mereka yang secara resmi telah menyatakan kesiapannya untuk maju demi menuntaskan agenda strategis organisasi yang dirintis pada periode pertamanya. 

Mereka adalah barisan yang sangat memahami seluk-beluk mesin birokrasi PBNU. Kelebihan poros ini terletak pada kematangan pengalaman struktural, namun mereka harus menghadapi beban evaluasi kritis dari akar rumput terkait dinamika organisasi selama lima tahun terakhir.

Kedua; Klaster PWNU (Suara Wilayah): Memunculkan nama-nama seperti KH. Abdul Ghaffar Razin (Gus Rozin), KH. Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), dan KH. Juhadi Muhammad. Sebagai pemimpin di tingkat wilayah, mereka memahami betul bahwa nadi utama NU berada di cabang-cabang. Tanpa adanya kerelaan dan restu dari klaster ini, berbagai kebijakan dari pusat sering kali menemui jalan buntu di tingkat lokal.

Ketiga; Klaster Tokoh NU dan Pesantren: Poros ini menjadi pusat perhatian paling riuh dalam bursa alternatif. Nama KH. Imam Jazuli (Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia) menguat secara signifikan dalam radar survei internal dengan raihan 26,1%. Di saat yang sama, gerakan kultural KH. Abdussalam Shohib (Gus Salam) telah mengantongi restu dari kiai-kiai sepuh di Jawa Timur, Jawa Barat, hingga Kalimantan Selatan. Didukung pula oleh figur seperti KH. Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) dan KH. Marzuqi Mustamar, pesan dari klaster ini sangat tegas: “Kembalikan NU ke pesantren”. Ini bukan gerakan anti-modernitas, melainkan sebuah peringatan agar elite pengurus tidak terlalu sibuk berkeliling dunia hingga melupakan nasib TPQ di pelosok desa.

Keempat; Klaster Politik dan Pemerintahan: Menampilkan sosok Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Nusron Wahid, hingga Menteri Agama Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar. Mereka merupakan jembatan strategis antara NU dan instrumen negara. Kendati demikian, publik tetap menyisakan pertanyaan mendasar: sanggupkah mereka membagi waktu dan dedikasi secara adil antara tanggung jawab formal kenegaraan dan khidmah mengurus jam’iyah?

Di antara deretan nama tersebut, sorotan publik terbesar masih tertuju pada konfrontasi simbolis antara Gus Yahya sebagai representasi kekuatan petahana struktural dan Cak Imin sebagai representasi kekuatan politik praktis.

Ujian Hakiki Pascamuktamar

Siapa pun nakhoda yang nantinya dipilih oleh para pemilik suara di Jombang, ujian sejatinya bukanlah kepiawaian berpidato di atas mimbar muktamar. Legitimasi kepemimpinan mereka akan diuji oleh tiga tantangan peradaban yang nyata:

Pertama, Pemulihan Ekonomi Umat: Fakta sosiologis menunjukkan bahwa sekitar 70% warga NU berada di kelas menengah ke bawah. Mereka tidak lagi membutuhkan skema bantuan karitatif yang bersifat sementara, melainkan ekosistem koperasi yang hidup dan unit-unit usaha pesantren yang mandiri.

Kedua, Digitalisasi Tradisi: Arus hoaks dan penetrasi ideologi ekstrem kini masuk secara masif ke ruang keluarga melalui algoritma media sosial seperti TikTok. NU membutuhkan pemimpin yang tidak hanya khatam mengaji kitab kuning, tetapi juga paham cara menaklukkan algoritma digital demi membentengi generasi muda Nahdliyin.

Ketiga, Rekonsiliasi Jam’iyah: Polarisasi politik sepanjang tahun 2024–2025 telah meninggalkan residu luka di internal umat. NU harus mampu kembali menjadi “rumah besar” tempat pulang bagi semua faksi. Tidak boleh ada satu pun warga Nahdliyin yang merasa terasing atau merasa bukan bagian dari PBNU hanya karena perbedaan pandangan.

Menjemput Pelayan di Rahim Tambakberas

Pada akhirnya, kita harus berlapang dada mengakui bahwa tidak ada sosok manusia yang sempurna. Jika jam’iyah ini menghendaki keberlanjutan program dan ekspansi jaringan global, sosok Gus Yahya masih berada di garis terdepan. Jika kiblat diarahkan pada pemulihan suara akar rumput dan kedaulatan pesantren, nama KH. Imam Jazuli dan Gus Salam menjadi representasi yang kian menguat. Sementara itu, jika kestabilan jembatan politik yang dicari, Cak Imin dan Nusron Wahid memiliki modal yang cukup, serta nama KH. Zulfa Mustofa maupun KH. Marzuqi Mustamar kerap mengemuka sebagai figur penengah yang sejuk.

Namun, esensi dari sifat mengayomi tidak akan pernah bisa diukur melalui angka statistik survei di atas kertas. Sifat ngemong itu dihitung dari berapa kali seorang kiai rela membatalkan agenda megahnya demi takziah ke rumah kiai kampung. Ia diukur dari berapa banyak anak yatim dan santri miskin yang dibiayai pendidikannya secara sunyi, serta dari keberanian moral untuk menyatakan kebenaran meskipun tidak populer di mata kekuasaan.

Kembali ke Tambakberas berarti menghidupkan kembali wasiat KH. Abdul Wahab Hasbullah. Beliau mendirikan jam’iyah ini bukan untuk menjadikannya sebuah entitas yang sekadar besar dan berkuasa, melainkan agar umat Islam Ahlussunnah wal Jama’ah memiliki tempat bernaung yang aman.

Oleh karena itu, mandat suci kita di Jombang nanti bukanlah memenangkan siapa yang “paling kuat”, melainkan menjemput sosok yang paling mampu membuat warga kecil kembali menepuk dada dengan bangga seraya berkata: “Inilah NU, rumah bersama tempat saya pulang.” Semoga Allah memberikan petunjuk-Nya, dan semoga siapa pun yang terpilih tidak lupa bahwa kursi Ketua Umum PBNU adalah kursi pelayan umat, bukan kursi raja.

*Penulis adalah Ketua Yayasan Sahabat Mandiri/Wakil Sekretaris PC. NU lebak dan Ketua MA.IPNU Banten