Bicara di Forum OOC 2026 Kenya, Rokhmin Dahuri Paparkan Visi Ekonomi Biru sebagai Masa Depan Global

MONITOR, Mombasa, Kenya – Indonesia kembali menunjukkan kiprahnya dalam percaturan pembangunan kelautan dunia melalui kehadiran Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., anggota Komisi IV DPR RI sekaligus salah satu pakar kelautan terkemuka dunia, pada Our Ocean Conference (OOC) 2026 yang berlangsung di Mombasa, Kenya, 16–18 Juni 2026.

Forum yang dihadiri para kepala negara, menteri, ilmuwan, pemimpin organisasi internasional, filantropis, pelaku usaha, dan aktivis lingkungan dari berbagai negara tersebut merupakan salah satu ajang paling bergengsi dalam agenda tata kelola kelautan global.

Sejak pertama kali digagas pada 2014, Our Ocean Conference menjadi wadah internasional untuk mendorong komitmen konkret dalam perlindungan laut, pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, pengurangan polusi laut, serta penguatan ekonomi biru sebagai fondasi pembangunan masa depan.

Dalam forum internasional yang mempertemukan para pemangku kepentingan kelautan dunia tersebut, Prof. Rokhmin tidak hanya hadir sebagai representasi Indonesia, tetapi juga membawa gagasan besar mengenai bagaimana negara-negara maritim dapat membangun kesejahteraan ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu menuturkan bahwa dunia saat ini menghadapi paradoks pembangunan. Di satu sisi, kebutuhan pangan, energi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Namun di sisi lain, berbagai indikator menunjukkan memburuknya kondisi lingkungan global akibat eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menyelaraskan kepentingan ekonomi dan kelestarian ekologi secara bersamaan.

“Ekonomi biru bukan sekadar konsep lingkungan hidup, tetapi strategi pembangunan yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan ekosistem berjalan secara simultan,” tegasnya dalam forum tersebut.

Dalam paparannya, Prof. Rokhmin mengungkapkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi pusat ekonomi biru global. Dengan lebih dari 17.000 pulau, garis pantai sepanjang sekitar 108.000 kilometer, dan wilayah laut yang mencapai sekitar dua pertiga total wilayah nasional, Indonesia dianugerahi sumber daya kelautan yang luar biasa.

Potensi ekonomi kelautan Indonesia diperkirakan mencapai sekitar US$1,4 triliun atau setara Rp21.000 triliun per tahun, yang berasal dari sedikitnya 11 sektor ekonomi biru, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil laut, bioteknologi kelautan, energi laut terbarukan, pariwisata bahari, transportasi laut, hingga jasa lingkungan pesisir dan laut.

Namun demikian, Prof. Rokhmin mengingatkan bahwa besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Hingga saat ini kontribusi sektor kelautan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional baru berada pada kisaran 12 persen.

“Ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang sangat besar bagi Indonesia untuk memperkuat ekonomi kelautannya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan,” ujarnya.

Lebih jauh, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menegaskan bahwa masa depan Indonesia sebagai negara maju tidak dapat dilepaskan dari keberhasilannya mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Menurutnya, jika dikelola dengan baik, sektor kelautan dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Dalam forum tersebut, Prof. Rokhmin juga memaparkan pengalaman Indonesia dalam mengintegrasikan agenda konservasi dengan pembangunan ekonomi. Salah satu target strategis yang disampaikan adalah komitmen Indonesia untuk melindungi sekitar 30 persen wilayah laut nasional pada tahun 2045 melalui penguatan kawasan konservasi perairan yang dikelola secara efektif.

Ia menolak pandangan yang mempertentangkan konservasi dengan pembangunan ekonomi. Sebaliknya, kawasan konservasi yang dirancang dan dikelola secara baik justru dapat meningkatkan produktivitas perikanan, menjaga keberlanjutan stok ikan, melindungi keanekaragaman hayati laut, memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dalam konteks global, gagasan tersebut memperoleh relevansi yang semakin besar. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 14 tentang kehidupan bawah laut (Life Below Water), mendorong seluruh negara untuk memperkuat perlindungan dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Menurut Prof. Rokhmin, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pemimpin global dalam implementasi ekonomi biru karena memiliki kombinasi antara kekayaan sumber daya laut, pengalaman pengelolaan wilayah pesisir, serta kapasitas ilmiah dan kelembagaan yang terus berkembang.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ia menawarkan empat langkah strategis. Pertama, memperkuat perencanaan dan tata ruang laut berbasis ilmu pengetahuan. Kedua, mengembangkan skema pembiayaan inovatif guna mendukung konservasi dan investasi sektor kelautan berkelanjutan. Ketiga, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir sebagai aktor utama pembangunan kelautan. Keempat, memperkuat regulasi, tata kelola, dan pengawasan untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut.

Kehadiran Prof. Rokhmin Dahuri di Our Ocean Conference 2026 menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya tampil sebagai negara dengan kekayaan laut yang besar, tetapi juga sebagai penyumbang gagasan dalam merumuskan masa depan tata kelola kelautan dunia.

Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, pencemaran laut, dan krisis pangan global, dunia membutuhkan model pembangunan yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Melalui forum internasional di Kenya tersebut, Indonesia menyampaikan pesan bahwa laut bukan sekadar sumber daya yang dieksploitasi, melainkan fondasi peradaban masa depan yang harus dikelola secara adil, produktif, dan lestari.