PEMERINTAHAN

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

MONITOR, Bekasi — Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor memfasilitasi dialog antara manajemen PT Multistrada Arah Sarana Tbk dan serikat pekerjanya guna mendorong penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara dialogis dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penyelesaian ketenagakerjaan berjalan kondusif di tengah tantangan ekonomi global yang memengaruhi sektor industri manufaktur.

“Seluruh pihak perlu mengutamakan penyelesaian melalui dialog bipartit dengan tetap menjaga kondusivitas hubungan industrial di tengah tantangan ekonomi global yang memengaruhi sektor industri manufaktur,” ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor saat melakukan pertemuan dengan manajemen dan serikat pekerja PT Multistrada Arah Sarana Tbk di Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (12/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wamenaker mengapresiasi sikap kedua belah pihak yang tetap membuka ruang komunikasi di tengah situasi yang berkembang. Menurutnya, penyelesaian melalui komunikasi dan musyawarah menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus melindungi hak-hak pekerja.

“Pemerintah mendorong agar seluruh proses dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan mengedepankan dialog yang sehat. Semua pihak perlu menahan diri serta mengutamakan penyelesaian hubungan industrial melalui mekanisme resmi,” katanya.

Afriansyah Noor menambahkan, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menugaskan mediator hubungan industrial untuk memfasilitasi komunikasi antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja. Pendampingan tersebut mencakup pembahasan berbagai usulan penyesuaian ketenagakerjaan yang berkembang dalam proses dialog.

“Saya berharap proses dialog dapat segera menghasilkan titik temu sehingga aktivitas operasional perusahaan kembali berjalan normal dan hubungan industrial tetap terjaga secara harmonis,” ujarnya.

PT Multistrada Arah Sarana Tbk merupakan bagian dari Michelin Group dan saat ini menghadapi tekanan akibat melemahnya permintaan pasar ekspor global.

Situasi tersebut turut memengaruhi aktivitas produksi perusahaan sehingga mendorong dilakukannya sejumlah penyesuaian operasional dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperkirakan masih berlanjut pada 2026 seiring perlambatan permintaan pasar global.

Sebagai bagian dari langkah penyesuaian, perusahaan sebelumnya menyampaikan rencana penyesuaian ketenagakerjaan. Namun, melalui serangkaian perundingan antara manajemen dan serikat pekerja, proses penyelesaian terus diupayakan dengan mengedepankan dialog dan musyawarah.

Pemerintah berharap proses dialog yang difasilitasi dapat menghasilkan solusi terbaik bagi pekerja maupun keberlangsungan usaha perusahaan serta menjaga iklim hubungan industrial yang kondusif di sektor manufaktur.

Biro Humas Kemnaker

Recent Posts

Kementan Tegaskan Pelaku Perunggasan Komitmen Lakukan Perbaikan Harga Ayam Broiler

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya menjaga keseimbangan sektor perunggasan nasional di…

8 jam yang lalu

HKTI Lumajang Kawal Ketat LP2B, Tegaskan Tak Boleh Ada Alih Fungsi Lahan Produktif

MONITOR, Lumajang – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya mengawal implementasi kebijakan…

8 jam yang lalu

3 Negara Diguncang Gempa Hebat, Puan Sampaikan Simpati dan Tekankan Perlindungan WNI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa simpati atas musibah bencana gempa…

16 jam yang lalu

Menhaj Buka IEE 2026, Tegaskan Transformasi Haji dan Umrah Harus Berpihak kepada Jemaah

MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menegaskan transformasi penyelenggaraan haji dan umrah…

23 jam yang lalu

Waka Komisi VII DPR: Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dapat Buka Lapangan Kerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti polemik antara Kementerian…

1 hari yang lalu

Rokhmin Dahuri bekali Anggota DPRD dan DPC PDIP Paradigma Ekonomi Biru Atasi Krisis Pembangunan

MONITOR, Makassar – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau,…

1 hari yang lalu