Bappebti Dorong Percepatan SRG di Sulawesi Selatan

MONITOR, Makassar – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus mendorong percepatan implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) di Sulawesi Selatan dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Implementasi SRG yang digelar bersama PT Kliring Berjangka Indonesia (PT KBI) di Kantor Kawasan Industri Makassar (KIMA) pada Jumat (24/4).

Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya, mengatakan Sulawesi Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan SRG, seiring terbukanya peluang pasar ekspor komoditas Indonesia.

“Sulawesi Selatan memiliki potensi komoditas yang besar. Belajar dari keberhasilan ekspor rumput laut melalui Gudang SRG Makassar, ke depan implementasi SRG masih memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan,” ujar Tirta.

Saat ini, terdapat 12 gudang SRG yang dibangun pemerintah dan 15 gudang milik swasta di wilayah tersebut. Komoditas yang telah disimpan antara lain rumput laut, karagenan, ikan, serta beras atau gabah.

Menurut Tirta, SRG memiliki potensi pengembangan ekonomi daerah melalui 27 jenis komoditas yang dapat disimpan sesuai ketentuan dalam regulasi Kementerian Perdagangan. Selain itu, pengelola gudang juga berpeluang meningkatkan kompetensi serta memperluas akses pasar.

Bappebti juga terus melakukan berbagai strategi untuk mengoptimalkan implementasi SRG, mulai dari penguatan kapasitas pengelola gudang, revitalisasi infrastruktur, hingga peningkatan literasi kepada petani dan pelaku usaha.

Forum Rakortek ini diikuti 38 peserta, terdiri dari kepala daerah dan perwakilan dinas perdagangan dari sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, serta pelaku usaha dan lembaga terkait.

Sekretaris Bappebti, Ivan Fithriyanto, menegaskan bahwa SRG memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

“SRG sebagai instrumen tunda jual dan alternatif pembiayaan berbasis komoditas dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan ekspor. Ini juga menjadi bagian dari program prioritas Kemendag dalam klaster Desa Bisa Ekspor,” kata Ivan.

Ia menambahkan, dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan, terutama dalam penyusunan kebijakan, pengembangan komoditas unggulan, serta penyediaan sarana dan prasarana gudang SRG.

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan Pasar Lelang Komoditas, Diah Sandita Arisanti, menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam implementasi SRG.

“Langkah penyiapan harus mencakup kesiapan kelembagaan, kelompok tani, pelaku usaha, hingga pengurusan perizinan yang dikawal oleh pemerintah daerah,” jelasnya.

Dari sisi operasional, Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis PT KBI, Saidu Solihin, menjelaskan manfaat SRG bagi pelaku usaha, khususnya dalam menjaga likuiditas tanpa harus menjual komoditas saat harga belum optimal.

“SRG bermanfaat ketika pemilik barang membutuhkan likuiditas, namun belum ingin melepas stok saat harga belum menguntungkan,” ujarnya.

Apresiasi juga disampaikan Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum PT Danareksa (Persero), Andi Seto Gadhista Asapa, yang menilai SRG penting dalam menjaga stabilitas harga, terutama saat masa panen.

“SRG membantu petani dan nelayan mendapatkan harga jual yang lebih optimal. Karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif agar program ini semakin dimanfaatkan,” katanya.

Berdasarkan data terbaru, transaksi SRG nasional periode Januari hingga 17 April 2026 mencapai Rp32,72 miliar dengan nilai pembiayaan sebesar Rp12,77 miliar. Saat ini terdapat 147 gudang SRG aktif yang tersebar di 25 provinsi atau 74 kabupaten/kota di Indonesia.

Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap implementasi SRG di Sulawesi Selatan dapat semakin optimal dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah serta ketahanan pangan nasional.