Kebijakan DMO 35 Persen Dinilai Efektif Tekan Harga Minyakita

MONITOR, Jakarta – Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa kebijakan kewajiban distribusi minyak goreng rakyat melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) minimal 35 persen terbukti efektif dalam menjaga stabilitas harga di pasar.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso atau yang akrab disapa Mendag Busan, menyampaikan bahwa implementasi distribusi melalui Perum Bulog dan BUMN Pangan berhasil menekan harga minyak goreng rakyat, khususnya produk MINYAKITA.

Berdasarkan data per 10 April 2026, harga rata-rata nasional MINYAKITA tercatat sebesar Rp15.961 per liter. Angka ini turun 5,45 persen dibandingkan harga pada 24 Desember 2025 yang mencapai Rp16.881 per liter sebelum kebijakan diberlakukan.

“Kebijakan DMO minimal 35 persen melalui BUMN Pangan terbukti efektif menjaga ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga MINYAKITA di pasar. Bahkan realisasinya yang sudah melebihi 49 persen menunjukkan mekanisme distribusi berjalan dengan baik,” ujar Mendag Busan.

Ia menjelaskan, ketentuan 35 persen merupakan batas minimal bagi pelaku usaha. Dalam praktiknya, realisasi distribusi dapat melampaui angka tersebut, tergantung pada volume ekspor produk turunan kelapa sawit.

Hingga awal April 2026, realisasi distribusi DMO bahkan telah mencapai sekitar 49,45 persen, jauh di atas ketentuan minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025.

Pemerintah juga menegaskan bahwa MINYAKITA bukan merupakan minyak goreng bersubsidi, melainkan bentuk kontribusi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban ekspor. Produk ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pasokan dalam negeri.

Mendag Busan menambahkan, saat ini tidak terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar. Selain MINYAKITA, masyarakat masih memiliki pilihan lain seperti minyak goreng premium dan second brand.

“Ketersediaan pasokan minyak goreng aman. MINYAKITA bukan satu-satunya indikator karena masih ada alternatif lain di pasar,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal S. Shofwan, menekankan bahwa penguatan jalur distribusi melalui BUMN menjadi strategi utama dalam menjaga stabilitas pasokan.

“Penyaluran melalui BUMN kami optimalkan untuk memastikan MINYAKITA sampai langsung ke pedagang pasar rakyat. Upaya ini penting untuk memotong rantai distribusi yang terlalu panjang dan mencegah spekulasi harga,” kata Iqbal.

Ia juga menyebutkan bahwa kondisi stok di tingkat pengecer secara umum dalam kondisi aman dan harga relatif terkendali. Sebanyak 15 provinsi bahkan telah mencatatkan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.

Namun demikian, pemerintah masih mencermati adanya disparitas harga di beberapa wilayah, terutama di Indonesia Timur yang harganya masih di atas HET.

Untuk menjaga stabilitas, Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan Polri dan pemerintah daerah terus mengintensifkan pengawasan distribusi, terutama menjelang momen Hari Besar Keagamaan Nasional.

Dalam pengawasan tersebut, Kemendag telah menjatuhkan sanksi kepada delapan produsen dan eksportir yang tidak memenuhi ketentuan DMO berupa penangguhan persetujuan ekspor.

Selain itu, dua pelaku usaha lainnya juga dikenai sanksi administratif karena menjual MINYAKITA di atas ketentuan harga serta belum memenuhi persyaratan administratif.

Pemerintah memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha guna menjaga ketersediaan pasokan serta mengantisipasi tekanan eksternal seperti kenaikan harga bahan baku kemasan dan gangguan logistik global.