Krisis Timur Tengah dan Penutupan Selat Hormuz, Dorongan Kuat Transisi Energi Nasional

MONITOR, Jakarta – Serangan militer ilegal Israel dan Amerika Serikat (AS) yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran mengundang reaksi beragam dan keprihatinan dunia. Transisi Bersih memandang perlunya Pemerintah Indonesia menyikapi situasi ini dengan cerdas dan melihat kepentingan nasional jauh ke depan.

Sebagai respons atas serangan udara, peluru kendali, dan bermacam senjata mematikan AS dan Israel pada Sabtu (28/2/2026) pagi, secara resmi Iran menutup Selat Hormuz pada hari yang sama dan melancarkan serangan balasan. Pentupan Selat Hormuz pasti berimplikasi luas karena sekitar 20 persen konsumsi minyak dunia, atau sekitar 20 juta barel per hari, serta hampir 20 persen gas alam cair (LNG) global melewati jalur ini.

Bagi Transisi Bersih penutupan Selat Hormuz dengan jelas menunjukkan rapuhnya sistem energi global yang bertumpu pada bahan bakar fosil. Ketika konflik pecah, harga minyak melonjak, biaya logistik meningkat, dan tekanan inflasi tak terhindarkan.

Menanggapi situasi ini, Direktur Eksekutif Transisi Bersih Abdurrahman Arum mengungkapkan, sistem energi nasional harus dibentuk dengan cara yang lebih kokoh. “Bagi Indonesia, situasi ini bukan sekadar isu geopolitik. Ketergantungan tinggi pada impor minyak dan volatilitas harga energi fosil membuat ekonomi nasional sangat rentan terhadap gejolak global. Lonjakan harga energi berimbas langsung pada ongkos produksi dan distribusi pangan, mempersempit ruang fiskal negara, serta membebani rumah tangga berpendapatan rendah,” katanya di Jember, Rabu (4/3/2025).

Transisi Bersih menilai krisis ini juga akan merembet ke struktur ekonomi nasional. Artinya, krisis Timur Tengah harus dibaca sebagai peringatan keras: selama Indonesia masih bergantung pada energi fosil impor, stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan akan terus berada dalam bayang-bayang konflik global.

Rahman menjelaskan, konflik di sekitar Teluk Persia memperlihatkan satu pola berulang: setiap ketegangan di kawasan produsen minyak utama segera pasar global terguncang. Dampaknya tidak hanya terasa pada sektor energi, tetapi juga merembet ke harga pangan, transportasi, pupuk, hingga stabilitas sosial. “Ketahanan energi bukan hanya soal ketersediaan stok jangka pendek, melainkan kemampuan sistem nasional untuk tidak terguncang secara struktural oleh dinamika eksternal,” ucapnya.

Kalkulasi potensi EBT dan menentukan arah kebijakan

Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global dan volatilitas harga energi fosil, kekuatan sejati Indonesia sesungguhnya terletak pada kekayaan energi baru dan terbarukan (EBT) yang melimpah. Potensi tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan fondasi strategis untuk membangun kedaulatan energi, ketahanan ekonomi, dan perlindungan lingkungan jangka panjang.

Berdasarkan berbagai kajian nasional, Indonesia memiliki potensi energi surya lebih dari 3.000 GW, panas bumi sekitar 24 GW, hidro lebih dari 90 GW, angin sekitar 60 GW, serta potensi besar bioenergi dan energi laut. Namun hingga hari ini, pemanfaatan kapasitas tersebut masih jauh dari optimal.

Dengan penjelasan itu, Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber EBT terbesar di dunia. Energi surya tersedia merata sepanjang tahun, panas bumi tersebar di jalur cincin api, sungai-sungai besar menopang potensi hidro, dan wilayah kepulauan menyimpan peluang energi laut yang signifikan.

“Namun, bauran energi nasional masih didominasi batu bara. Ketimpangan antara potensi dan realisasi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan pada ketersediaan sumber daya atau teknologi, melainkan pada arah kebijakan, desain insentif, serta keberanian transformasi struktural,” papar Sisdjiatmo K. Widhaningrat, peneliti senior Transisi Bersih.

Sisdjiatmo menjelaskan, sejauh ini lambatnya pengembangan EBT lebih banyak dipengaruhi oleh faktor politik-ekonomi: struktur subsidi energi fosil, dominasi investasi pada pembangkit berbasis batu bara, ketidakpastian regulasi, serta minimnya dukungan pembiayaan hijau yang kompetitif. “Selama kebijakan masih memberikan ruang luas bagi energi fosil, EBT akan sulit tumbuh secara eksponensial. Transisi energi membutuhkan konsistensi regulasi, reformasi insentif fiskal, dan kepastian harga listrik terbarukan yang menarik bagi investor sekaligus terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.

Momentum politik yang tidak boleh disia-siakan

Krisis global seringkali membuka ruang perubahan kebijakan. Pemerintah Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat implementasi peta jalan transisi energi, bukan sekadar merespons gejolak harga jangka pendek dengan subsidi tambahan pada bahan bakar fosil.

Dalam konteks energi, ketahanan nasional di Abad 21 tidak lagi ditentukan oleh cadangan minyak, tetapi oleh kemampuan membangun sistem energi yang bersih, mandiri, dan tahan krisis. Untuk itu, Transisi Bersih mengajak pemerintah dan DPR untuk menjadikan krisis ini sebagai titik balik kebijakan energi Indonesia dengan memprioritaskan langkah-langkah berikut. Pertama, menetapkan target bauran EBT yang lebih ambisius dan mengikat. Kedua, menghentikan ekspansi pembangkit listrik tenaga batu bara baru. Ketiga, mempercepat reformasi regulasi dan skema pembiayaan energi terbarukan. Keempat, mendorong partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengembangan energi berbasis komunitas.

Transisi energi bukan pilihan, melainkan keniscayaan sejarah. Kekayaan sumber daya telah tersedia. Hal yang dibutuhkan kini adalah keberanian politik untuk mengubah arah pembangunan menuju masa depan yang lebih berdaulat dan berkelanjutan.