DPR: AI dan Deepfake Percepat Penyebaran Hoaks di Indonesia

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, menyoroti pesatnya perkembangan teknologi digital dan media sosial di Indonesia yang membawa dampak besar, baik positif maupun negatif, terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Dalam paparannya, Dave mengungkapkan sekitar 80 persen populasi Indonesia aktif menggunakan internet dan media sosial dengan durasi minimal tiga jam per hari. Arus informasi yang masif tersebut, menurutnya, memberikan manfaat besar, namun juga menghadirkan tantangan serius.

“Perkembangan teknologi digital dan media sosial di Indonesia itu berkembang sangat pesat. Arus informasi yang diterima tentunya memiliki dampak positif yang besar. Akan tetapi ada juga dampak negatif yang jumlahnya besar dan kecilnya tergantung bagaimana masyarakat memanfaatkan informasi tersebut,” ujarnya.

Dave menekankan, kemajuan teknologi seperti artificial intelligence (AI) turut mempercepat penyebaran hoaks dan disinformasi. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), tercatat sekitar 1.020 isu hoaks beredar sepanjang Januari hingga Agustus 2025.

Selain itu, penggunaan teknologi seperti deepfake video dan digital scam dinilai semakin mempermudah peredaran informasi palsu dalam jumlah besar dan waktu singkat.

Ia mengungkapkan, isu politik dan pemerintahan menyumbang sekitar 30 persen dari total hoaks yang beredar, yang berdampak langsung pada stabilitas nasional serta kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Hoaks berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa, membentuk polarisasi di tengah masyarakat, serta menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif,” tegasnya.

Dave juga menyoroti derasnya banjir konten di media sosial yang dikemas dengan berbagai cara menggunakan teknologi terkini. Kondisi ini, menurutnya, membuat proses verifikasi fakta semakin sulit, terlebih dengan algoritma media sosial yang cenderung memprioritaskan konten sensasional. Akibatnya, informasi palsu dapat menyebar hingga enam kali lebih cepat dibandingkan informasi yang telah terverifikasi.

Untuk itu, ia menegaskan pentingnya peningkatan literasi digital di tengah masyarakat. Pemerintah bersama DPR RI, lanjutnya, terus mendorong edukasi publik agar lebih kritis dan terbiasa melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi.

Dari sisi regulasi, DPR RI melalui fungsi pengawasan memastikan implementasi undang-undang seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) berjalan efektif. Bahkan, tidak menutup kemungkinan pembentukan regulasi baru guna memperkuat perangkat hukum dalam penegakan terhadap penyebaran hoaks.

Selain penguatan regulasi, Dave menekankan pentingnya diplomasi digital untuk menjaga kedaulatan ruang siber nasional melalui kerja sama dengan lembaga internasional dalam pengawasan dan penanganan disinformasi lintas negara.

Ia juga menyoroti peran generasi muda dalam menjaga kualitas ruang digital. Menurutnya, lebih dari 60 persen pengguna internet di Indonesia berusia di bawah 35 tahun, sehingga kelompok ini memiliki peran strategis dalam membangun budaya bermedia sosial yang bijak.

“Generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam menggunakan media sosial secara cerdas dan bertanggung jawab,” katanya.

Dave menambahkan, sinergi multipihak antara pemerintah, DPR, dan media arus utama sangat dibutuhkan untuk memastikan penyebaran informasi yang benar dan kredibel. Media mainstream, tegasnya, harus proaktif dalam menyajikan berita yang akurat sebagai penyeimbang arus informasi di media sosial.