Prof. Rokhmin: Ekonomi Biru Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri. (dok: kkp)

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, menegaskan bahwa potensi besar blue economy (ekonomi biru) Indonesia harus dikelola secara optimal berbasis inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEKS) serta manajemen profesional. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dihadiri sekitar 700 pemangku kepentingan secara hybrid di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Rokhmin memberikan apresiasi tinggi kepada KKP atas inisiatif penyelenggaraan rapat koordinasi yang melibatkan berbagai lini sektor kelautan. Menurutnya, langkah ini sangat strategis dalam memperkuat regulasi hilirisasi guna meningkatkan daya saing produk perikanan nasional di pasar global.

“Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai negara agro-maritim. Jika potensi ekonomi biru ini dikelola dengan inovasi teknologi dan manajemen yang profesional, kontribusinya akan sangat signifikan terhadap perekonomian nasional, sekaligus mempercepat visi kita sebagai Poros Maritim Dunia menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Prof. Rokhmin.

Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 ini juga memaparkan dua pilar utama dalam memperkuat daya saing sektor perikanan:

Pertama, Level Mikro: Pelaku usaha harus mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi, berkelanjutan, dan memenuhi standar keamanan pangan global.

Kedua, Level Makro: Pemerintah wajib memberikan dukungan melalui pembangunan infrastruktur logistik, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui regulasi yang suportif.

“Penguatan daya saing tidak bisa hanya dari satu sisi. Produksi yang berkualitas di tingkat nelayan dan pembudidaya harus dibarengi dengan efisiensi rantai pasok dan kepastian hukum bagi para investor,” tambahnya.

Dukungan Regulasi dan Hilirisasi Sejalan dengan visi pemerintah, Prof. Rokhmin mendukung penuh upaya KKP dalam menyusun regulasi yang mendukung hilirisasi. Ia menekankan bahwa hilirisasi bukan sekadar mengolah bahan mentah, tetapi menciptakan nilai tambah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pesisir.

Rapat koordinasi ini turut menghadirkan para pakar sebagai penanggap, termasuk Guru Besar UGM Prof. Dr. Kuncoro Harto Widodo, serta perwakilan dari Kejaksaan Agung, BPKP, dan Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I).

Melalui sinergi antara legislatif, eksekutif, akademisi, dan praktisi, diharapkan kebijakan sektor kelautan ke depan akan lebih kuat secara implementasi dan mampu menjawab tantangan ekonomi global.