Kedaulatan Pangan 2026, Prof Rokhmin: Tanpa Teknologi Tepat Guna, Sulit Jadi Negara Maju

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa transformasi teknologi di sektor pangan merupakan syarat mutlak bagi Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus melepaskan diri dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).

Dalam program Jendela Negeri TVRI, Senin (19/1/2026), Prof. Rokhmin menyoroti kenyataan pahit bahwa lebih dari 80 persen usaha di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di tanah air masih dikelola secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produktivitas stagnan dan kesejahteraan pelaku usaha pangan sulit meningkat.

“Sejarah membuktikan bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh inovasi teknologi. Tanpa teknologi tepat guna, sulit bagi kita untuk melompat menjadi negara maju,” ujar Guru Besar IPB University.

Prof. Rokhmin menjelaskan bahwa hambatan utama petani saat ini adalah sempitnya lahan garapan. Di Jawa, rata-rata petani hanya mengelola 0,4 hektare lahan, jauh dari angka ideal 2 hektare untuk mencapai pendapatan layak. Oleh karena itu, ia mendorong perlunya rasionalisasi tenaga kerja melalui pengembangan agroindustri dan industri manufaktur ramah lingkungan di perdesaan.

Di sektor perikanan, ia mengkritik masih lemahnya teknologi penanganan hasil tangkap. “Banyak nelayan kehilangan nilai tambah karena tidak adanya fasilitas pendingin yang memadai. Akibatnya, harga jual jatuh dan kualitas menurun sebelum sampai ke konsumen,” tambahnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mendesak pemerintah untuk menjadikan digitalisasi rantai pasok, mekanisasi modern, dan bioteknologi sebagai prioritas nasional. Menurutnya, kedaulatan pangan tidak hanya soal swasembada, tetapi juga soal penguasaan teknologi dari hulu hingga hilir agar Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah dan impor pangan.

“Kita harus menjadikan teknologi sebagai motor penggerak kesejahteraan rakyat agar jalan menuju lompatan ekonomi yang berkelanjutan terbuka lebar,” tutup Politisi PDI Perjuangang.