KKP Ungkap Kampung Nelayan Merah Putih Serap 17.550 Tenaga Kerja di 65 Lokasi

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif. (dok: kkp)

MONITOR, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat pembangunan kampung nelayan merah putih (KNMP) di 65 lokasi telah menyerap sebanyak 17.550 tenaga kerja dengan rata-rata di tiap daerah sebanyak 270 orang.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif mengungkapkan, tenaga kerja yang terserap mulai dari tenaga kerja konstruksi, tenaga kerja nelayan hingga tenaga kerja operasional KNMP. Nantinya tenaga kerja akan terus bertambah seiring dikelolanya fasilitas, logistik perikanan hingga dukungan layanan hulu dan hilir.

“Peningkatan tenaga kerja ini menjadi mandat Presiden RI yang tertuang dalam asta cita, khususnya khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan kemandirian ekonomi lokal,” ujarnya dalam keterangan resmi KKP di Jakarta, Rabu (7/1).

Latif menambahkan pembangunan KNMP menjadi bagian dari prioritas nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan perluasan lapangan kerja. Bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi juga model pemberdayaan ekonomi pesisir yang inklusif melalui social engineering.

“Program ini hadir bukan hanya membangun fasilitas seperti dermaga, cold storage, atau pabrik es. Lebih dari itu, ini adalah kesempatan nyata bagi masyarakat pesisir untuk bangkit secara ekonomi dan sosial,” tegasnya.

Pembangunan KNMP pada tahap I menyasar 65 titik yang tersebar di seluruh pesisir Indonesia. Kemudian akan menyusul 35 titik tahap kedua yang rencananya dilanjutkan menjadi 1.000 titik pembangunan.

Dengan adanya KNMP ini, pemerintah ingin menciptakan lapangan kerja di daerah dan menumbuhkan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan. “Masyarakat juga menyambut antusias program KNMP ini karena membawa dampak positif yang nyata di daerah,” imbuh Latif.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan program KNMP yang mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo sebagai bagiandari komitmen jangka panjang pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir, melalui peran koperasi desa.