Soroti Lambatnya Realisasi Bansos Pangan, DPR: Masyarakat Menunggu

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyoroti rendahnya realisasi penyaluran Bansos Pangan kepada masyarakat yang berhak berupa 20 kg beras medium dan 4 liter minyak goreng untuk periode Oktober–November. Dalam kurun waktu hingga 24 November 2025, bansos yang disalurkan baru mencapai 4,54 persen.

“Jika laporan penyalurannya baru 4,54 persen, artinya program ini nyaris tak dikerjakan. Ini sekaligus mengartikan, tujuan utama program ini digagas ‘menjaga daya beli masyarakat,’ jadi gagal diwujudkan,” kata Alex, Rabu (25/11/2025).

Program Bansos Pangan ditujukan untuk memperkuat daya beli 18,8 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) tanpa pungutan biaya apa pun. Program ini berbeda dari bansos berbasis uang tunai seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT), karena fokusnya pada penyaluran bahan pangan langsung.

Program ini pertama kali diluncurkan pada Juli 2025 sebagai respons pemerintah terhadap kondisi ekonomi dan kebutuhan perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Meski menyasar MBR, penerima ditentukan melalui kriteria ketat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk status desil 1–4, kondisi kemiskinan, penghasilan di bawah garis kemiskinan, serta tidak memiliki aset berlebih.

Selain itu, prioritas PBP diberikan bagi keluarga lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan menyusui, anak stunting atau gizi buruk, serta keluarga dengan lebih dari empat anak.

Terkait hal itu, Alex mengatakan alokasi dana Bansos Pangan ini seharusnya berdampak terhadap daya beli masyarakat.

“Alokasi anggaran untuk program Bansos Pangan ini mencapai angka Rp6,5 triliun dengan cakupan seluruh provinsi di Indonesia,” tuturnya.

“Anggaran ini cukup berdampak signifikan dalam kerangka menjaga daya beli masyarakat sebagaimana tujuan Bansos Pangan ini,” lanjut Alex.

Pimpinan komisi DPR bidang perdagangan dan pangan itu juga mengingatkan lembaga penyalur perlu fokus pada mandat program. Terlebih, menurut Alex, di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Penyaluran bantuan, bukan hanya soal angka, tetapi soal psikologis masyarakat yang menunggu bantuan yang tak kunjung datang,” tegas Legislator dari Dapil Sumatera Barat I itu.

Alex menambahkan, tidak ada hambatan besar bagi pemerintah dalam menyalurkan beras dan minyak goreng, mengingat stok beras di gudang Bulog sangat mencukupi dan pasokan minyak goreng stabil.

“Saya mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik,” sebut Alex.

“Saat negara memutuskan memberi bantuan, berarti pemerintah sudah membaca kebutuhan masyarakat dan wajib memastikan penyaluran bantuan tepat waktu,” tutupnya.