Kabar Haji

Haji 2026, Kemenhaj Rampungkan Struktur Kelembagaan Kanwil dan Kantor Kemenhaj

MONITOR, Bandung – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf mengatakan saat ini Kementerian Haji dan Umrah tengah merampungkan struktur kelembagaan kantor wilayah (kanwil) tingkat provinsi dan kantor Kemenhaj untuk kabupaten/kota di Indonesia.

Hal ini disampaikan Menhaj Irfan Yusuf saat kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat (Jabar) dalam rangka sosialisasi reformasi kelembagaan dan mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447H/2026M.

​”Kemenhaj mengusung reformasi kelembagaan dan integritas dimana struktur kelembagaan daerah akan segera dirampungkan. Pejabat eselon yang ada akan dilantik sebagai Plt.Kepala Kanwil/Kantor dan akan menjadi definitif dengan syarat mutlak apabila sukses dan bersihnya penyelenggaraan haji 2026,” kata Menhaj Irfan Yusuf di Bandung, Jumat (21/11/2025).

“Kami menekankan pentingnya integritas tinggi dan melarang keras adanya permainan sedikit pun dalam pelayanan haji,” sambung Gus Irfan panggilan akrabnya.

Istitha’ah Kesehatan Jadi Syarat Utama

Dalam kunjungan kerja ke Jawa Barat, Gus Irfan meminta penyelengara haj tingkat provinsi dan kabupaten/kota melakukan persiapan dini untuk menjamin optimalisasi aspek teknis.

Seperti daftar jemaah yang berhak melunasi biaya haji akan segera diumumkan dan proses pelunasan dapat dimulai. Begitu juga dengan istitha’ah calon Jemaah haji.

Istitha’ah ​Kesehatan calon Jemaah menjadi syarat utama yang tidak bisa ditawar. Pelanggaran berisiko denda hingga pengurangan kuota. Jemaah yang tidak lolos istitha’ah dalam pemeriksaan acak di bandara kedatangan Arab Saudi akan dipulangkan,” tegas Gus Irfan.

Terkait rekrutmen petugas haji 2026 lanjut Gus Irfan akan dilakukan secara professional dan bersih dari titipan. Calon petugas haji yang lolos nantinya akan mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis selama satu bulan penuh.

“Kemenhaj juga mendorong transformasi Asrama Haji agar menjadi hotel yang mandiri dan mampu menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga tidak bergantung pada pendanaan pusat. Kemenhaj berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih bersih, adil, profesional, dan berorientasi pelayanan terbaik,” tutup Gus Irfan.

Recent Posts

Komisi Bidang Anak DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Jangan Tutup Mata pada Sistem yang Gagal

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq mengecam keras kasus kekerasan…

1 jam yang lalu

Komisi IV DPR Tegur Bulog yang Belum Tuntaskan Realisasi Bantuan Pangan Februari-Maret

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menyayangkan ketidakmampuan Bulog…

1 jam yang lalu

Ketua DPR Berduka untuk Korban Kecelakaan KRL, Minta Keamanan Jalur Kereta Ditingkatkan

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa kepada korban insiden kecelakaan kereta…

1 jam yang lalu

Didorong LPDB, Koperasi Tanaoba Lais Manekat Jadi Kakak Asuh Koperasi Desa di Indonesia Timur

MONITOR, Jakarta - Transformasi koperasi di Indonesia Timur terus bergulir. Tidak sekadar entitas bisnis, koperasi…

1 jam yang lalu

RPB Minahasa Selatan Ekspor Perdana Olahan Sabut Kelapa ke China

MONITOR, Minahasa Selatan – Produk olahan sabut kelapa dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, berhasil…

2 jam yang lalu

Menaker Tekankan Kesehatan Mental Jadi Bagian Penting dalam SMK3

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa kesehatan mental kini menjadi bagian penting…

2 jam yang lalu