Prabowo Rencana Kirim Peacekeeper ke Gaza, DPR Dorong TNI Siapkan Satuan Siber dan Korps Kesehatan

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta menyambut baik komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pengiriman 20.000 pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina. Sukamta pun memberikan sejumlah masukam terkait rencana pengiriman Peacekeeper Indonesia tersebut.

Sukamta menyatakan mendukung langkah Indonesia untuk turut aktif dalam misi perdamaian, sebagaimana Pembukaan UUD 1945 yang menyebut ‘Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

“Sebagai pengejawantahan amanat Konstitusi di Preambule UUD NRI Tahun 1945 bahwa salah satu tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah untuk menjaga ketertiban dunia, Indonesia selalu terlibat aktif mengirim pasukan perdamaian jika memang dibutuhkan di negara-negara yang sedang konflik,” kata Sukamta, Senin (17/11/2025).

“Termasuk rencana pengiriman 20.000 pasukan TNI ke Gaza yang disampaikan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu,” sambungnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI untuk menyiapkan 20.000 prajurit untuk diturunkan dalam misi perdamaian di Gaza. Bahkan untuk menindaklanjuti komitmen tersebut, pemerintah Indonesia masih terus melakukan koordinasi dengan negara-negara Timur Tengah, termasuk Yordania.

Adapun Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, usai menyambut kedatangan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania Mayor Jenderal Pilot Yousef Ahmed Al-Hunaity di gedung Kementerian Pertahanan Jakarta, Jumat (14/11).

Menhan menegaskan Indonesia akan mengirimkan pasukan berstatus peacekeeping operation, bukan peacemaking. Nantinya, para pasukan itu akan menjalankan tugas kemanusiaan seperti memberikan layanan kesehatan kepada warga yang jadi korban perang hingga membangun infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat setempat.

Karena itu, pasukan yang akan dikirim adalah dengan spesifikasi utama di bidang kesehatan dan konstruksi.

Hal senada juga diungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, usai pertemuan bilateral Indonesia dan Yordania di Istana Merdeka, Jumat (14/11).

Menlu menyebut pemerintah Indonesia masih terus melakukan koordinasi dengan negara-negara Timur Tengah, termasuk Yordania dan beberapa negara pendukung kemerdekaan Palestina yang telah bertemu dalam Sidang Umum PBB di New York, AS, September lalu.

Sugiono menekankan, Indonesia masih menunggu keputusan final untuk memberikan bantuan pasukan perdamaian itu. Sebagai informasi, tawaran pengiriman 20 ribu pasukan perdamaian RI pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum PBB di Amerika Serikat (AS), 23 September lalu.

Saat itu, Prabowo mengatakan jika PBB membutuhkan pasukan perdamaian, pemerintah Indonesia siap mengirimkan hingga 20.000 putra-putri bangsa untuk menciptakan perdamaian di mana pun, termasuk di Gaza dan Ukraina.

Terkait perkembangan rencana ini, Sukamta mengapresiasi Presiden Prabowo yang sudah memerintahkan TNI untuk menyiapkan 20.000 prajurit dalam menuntaskan misi tersebut.

Meski begitu, pimpinan Komisi DPR yang membidangi hubungan luar negeri dan pertahanan itu menilai, rencana pengiriman pasukan TNI ini perlu mempertimbangkan dua hal. Pertama, menurut Sukamta, pengiriman pasukan tersebut harus dalam kerangka penjaga perdamaian.

“Jangan sampai dimanfaatkan oleh Israel untuk mencapai tujuan-tujuannya yang tidak bisa dicapai melalui genosida selama dua tahun terakhir di Gaza,” tegasnya.

Sukamta meyakini, pemerintah dan TNI sudah berpengalaman dalam menjaga perdamaian dunia dan mengatasi situasi di wilayah konflik, sehingga tidak mudah terkecoh dengan tipu daya Israel.

“Saya percaya dengan kemampuan Pemerintah dan TNI yang sudah teruji sebagai penjaga perdamaian di berbagai kawasan konflik, dan rentang waktu yang panjang pasti tidak akan mudah dikecoh oleh kelicikan dan kelicinan israel,” ungkap Sukamta.

Kemudian wanti-wanti yang kedua dari Sukamta adalah agar pengiriman pasukan perdamaian Indonesia perlu membawa mandat atau dalam kerangka payung besar lembaga dunia seperti Perantauan Bangsa-Bangsa PBB atau Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Plus.

“Kemudian terkait dengan matra apa saja yang akan dikirim, tentu ini harus melihat kebutuhan di lapangan dan kesiapan TNI sendiri,” ucapnya.

“Jika melihat kebutuhan, matra yang diperlukan tentu AD, AL, AU dan jika dimungkinkan dan dibutuhkan perlu juga dipertimbangkan mengirim satuan siber,” lanjut Sukamta.

Legislator dari Dapil DI Yogyakarta itu pun menjelaskan bahwa TNI Angkatan Darat (AD) diperlukan karena medan konflik sebagian besar melibatkan serangan darat. Sementara Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU), dijelaskan Sukamta, dibutuhkan khususnya untuk mengawal bantuan kemanusiaan yang masuk lewat jalur laut dan udara.

“Sedangkan satuan siber mungkin diperlukan dalam mengawasi serangan siber antarkedua belah pihak,” terangnya.

Selain itu, ia meminta agar TNI mengirim pasukan kesehatan. “Seperti Korps Kesehatan Militer yang ada di AD,” pungkas Sukamta.