Ketua DPR RI Puan Maharani saat berziarah. (instagram)
MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal pro kontra pemberian gelar pahlawan nasional bagi Presiden ke-2 RI, Soeharto. Menurutnya, usulan pemberian gelar tersebut harus dikaji secara cermat, termasuk rekam jejak dan kontribusi tokoh dimaksud mulai dari dulu hingga saat ini.
“Iya, pemberian gelar pahlawan kita hormati prosesnya, namun karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari dari masa lalu sampai sekarang,” kata Puan saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Menurut Puan, kajian secara komprehensif sangat penting dilakukan untuk menentukan apakah gelar tersebut sudah layak diberikan pada saat ini atau menunggu waktu yang tepat.
“Karena juga penting bagaimana kemudian apakah hal tersebut memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan, dan lain-lain sebagainya. Tentu saja harus dikaji dengan baik dan cermat,” jelas Puan.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengusulkan 40 nama tokoh untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional kepada Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), pada Selasa (21/10).
Di antara nama yang diusulkan itu adalah Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden RI Ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dan aktivis buruh Marsinah.
MONITOR, Tangsel - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama…
MONITOR, Jawa Timur - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menegaskan…
MONITOR, Jakarta - Di tengah dinamika dan tantangan dunia pendidikan tinggi, Universitas Pelita Harapan (UPH)…
MONITOR, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani menanggapi soal polemik utang…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan perhatian khusus pada pengelolaan dana sosial keagamaan…
MONITOR, Jakarta - Aktivis perempuan dari Sarinah Institute, Luky Sandra Amalia, mengapresiasi sikap DPR yang…