HUKUM

Gubernur Riau Kena OTT KPK, Puan Imbau Kepala Daerah Mawas Diri

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal Gubernur Riau Abdul Wahid yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Puan mengatakan, DPR RI menghormati proses hukum yang berjalan di KPK dan mengimbau agar kejadian serupa tak terulang lagi.

“Ya kita hormati proses hukumnya, dan harapannya jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti itu,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Diketahui, KPK melakukan OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sembilan orang lainnya. Abdul Wahid telah tiba di gedung KPK, Jakarta pada Selasa (4/11).

KPK belum menjelaskan detail kasus yang membuat Abdul Wahid kena OTT pada Senin (3/11). KPK mengatakan ada sejumlah uang yang diamankan dalam OTT itu.

Pihak yang ditangkap KPK masih berstatus terperiksa dan akan ditentukan statsu hukumnya dalam waktu 1×24 jam.

Puan pun mengimbau seluruh pejabat publik baik menteri maupun kepala daerah se Indonesia agar lebih mawas diri dalam mengambil kebijakan.

“Jadi, seluruh eksekutif, kepala daerah, dan siapa pun, untuk lebih bisa mawas diri,” imbau Puan.

Recent Posts

Belajar dari Australia Barat, Prof Rokhmin Dorong Akuakultur Indonesia Naik Kelas

MONITOR - Kekayaan sumber daya laut yang melimpah belum otomatis menjadikan Indonesia sebagai negara dengan…

2 jam yang lalu

Menaker: Polteknaker Harus Jadi Contoh Siapkan Talenta Inovatif

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) menjadi contoh pendidikan vokasi…

2 jam yang lalu

Laba Tembus Rp1,9 Triliun Pada Semester I 2026: Jasa Marga Kian Perkuat Ekosistem Jalan Tol Nasional

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (“Perseroan”) terus membuktikan resiliensi dan kepemimpinannya di industri jalan tol nasional dengan mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan dan operasional…

18 jam yang lalu

Muktamar NU Memanas; 9 Ulama Jadi Penentu, Hery Haryanto Azumi Berpeluang jadi Jalan Tengah

MONITOR, Jombang - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama memasuki fase krusial. Konfigurasi kepemimpinan PBNU periode 2026–2031…

2 hari yang lalu

Kasus Yogi Mentawai: Ombudsman Dorong Negara Kedepankan Pembinaan

MONITOR, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menaruh perhatian terhadap perkara Yogi Gilang Arya Setia, warga…

3 hari yang lalu

Kuasa Hukum UIN Jakarta: Penataan SIP Pamulang Bagian dari Pengamanan Aset Negara

MONITOR, Jakarta - Kuasa Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alwanih, S.H., M.H., menegaskan penataan dan…

3 hari yang lalu