Rokhmin Dahuri beberkan 6 Strategi untuk Generasi Muda Penjaga Laut Indonesia

MONITOR – Pakar Kemaritiman yang juga Anggota DPR RI 2024–2029, Prof Rokhmin Dahuri menyerukan kebangkitan generasi muda sebagai garda terdepan penjaga laut Indonesia. Ia menegaskan bahwa masa depan kedaulatan maritim Indonesia bergantung pada inovasi, teknologi, dan semangat juang anak muda di era Revolusi Industri 4.0.

“Generasi muda bukan hanya pewaris laut Nusantara, mereka adalah arsitek masa depan maritim Indonesia—dengan drone, data, dan diplomasi!,” ujarnya saat menjadi narasumber Zoom Meeting SKPB Angkatan XIV bertema “Kemaritiman dan Keamanan Laut Indonesia” yang digelar oleh Akbar Tandjung Institute secara daring, Rabu (29/10/2025) malam.

Prof. Rokhmin, yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas UMMI Bogor mendorong generasi muda generasi muda sebagai pilar utama yang memiliki kapasitas dan inovasi untuk tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat maritim, tetapi juga menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia melalui penguasaan teknologi dan kolaborasi yang efektif.

Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University itu memaparkan enam strategi konkret yang harus diemban generasi muda; Pertama, kepekaan terhadap Identitas Maritim: Generasi muda harus meningkatkan literasi maritim dan rasa memiliki (sense of ownership) atas ruang laut Indonesia sebagai basis dukungan pada kedaulatan dan keamanan laut.

Kedua, Bergabung dengan Pokmawas: Generasi muda, terutama yang berada di wilayah pesisir, dapat bergabung dengan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmawas) untuk meningkatkan intensitas pemantauan dan pelaporan aktivitas ilegal.

Ketiga, Terlibat Dalam Riset Inovasi Teknologi Kelautan: Generasi muda dapat pro-aktif dalam menginisiasi berbagai riset teknologi kelautan untuk mendukung proses monitoring ruang laut. Misalnya, modifikasi GIS, drone, maupun sistem pelaporan digital.

Keempat, Advokasi dan Edukasi Publik: Berperan sebagai agen perubahan di media sosial, komunitas, maupun organisasi kepemudaan untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran publik tentang kedaulatan maritim.

Kelima, Pengembangan Blue Economy & Pemberdayaan Masyarakat Pesisir: Sebagai kelompok terdidik, generasi muda dapat melakukan pembinaan terhadap masyarakat pesisir terkait pemahaman hukum laut, batas teritorial, dan pemetaan potensi ancaman.

Keenam, Aktif Dalam Diplomasi Maritim: Generasi muda harus aktif dalam forum, konferensi, maupun pertukaran internasional yang membahas isu-isu maritim dalam perspektif regional dan global.
Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin mengungkap program pemerintah dalam menjaga keamanan laut indonesia yang  berfokus pada pendekatan terpadu antara kesejahteraan nelayan dan penguatan keamanan maritim melalui kombinasi pendekatan prosperity (kesejahteraan) dan security (keamanan).

Program ini melibatkan peran nelayan sebagai penjaga laut, penguatan institusi seperti Bakamla dan TNI AL, modernisasi teknologi pengawasan, serta kerjasama diplomatik dan ekonomi kelautan yang lebih terintegrasi. 

Mengkritisi tumpang tindih regulasi dan lembaga saat ini, Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu menyerukan pembentukan Kelembagaan Keamanan Laut NKRI yang terpusat di BAKAMLA sebagai Indonesian Coastguard dengan fungsi multifungsi seperti negara-negara pantai maju.

“Sudah saatnya kita bersatu dalam satu armada, satu komando, demi laut yang aman dan berdaulat!,” ucapnya.

Selain itu, Prof. Rokhmin Dahuri juga menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam keamanan laut sebagai bagian integral dari pembangunan maritim Indonesia. Menurutnya, kerja sama ini diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penangkapan ikan ilegal hingga ancaman lingkungan laut, serta untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. 

Prof. Rokhmin yang juga Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu memandang status hankam maritim Indonesia sebagai komponen vital dari visinya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ia menekankan bahwa pertahanan dan keamanan maritim adalah bagian dari lima pilar kebijakan maritim yang harus diperkuat bersama-sama dengan pilar ekonomi, pengelolaan wilayah, hukum, serta sumber daya manusia dan IPTEK. 

“Fokusnya adalah pada penguatan ekonomi biru (blue economy) yang berkelanjutan dan berdaulat, yang memerlukan dukungan dari aspek pertahanan dan keamanan maritim yang kuat,” ujar Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Kelautan, Universitas Bremen, Jerman.

Jika Potensi blue economy didayagunakan dan dikelol berbasis inovasi Ipteks dan manajemen profesional, terang Prof Rokhmin maka sektor-sektor ekonomi kelautan diyakini akan mampu berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi segenap permasalahan bangsa, dan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia serta Indonesia Emas paling lambat pada 2045.

Prof. Rokhmin Dahuri menggarisbawahi perlunya pengelolaan terpadu dan berkelanjutan terhadap wilayah pengelolaan laut Indonesia, mencakup restorasi ekosistem pesisir (seperti mangrove dan terumbu karang), pengendalian limbah berbahaya, dan pengurangan penangkapan ikan berlebihan di wilayah perairan yang mengalami overfishing.

“Pendekatannya berfokus pada harmonisasi antara perikanan, pariwisata, dan sektor lain untuk mewujudkan ekonomi biru demi kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan laut,” ungkapnya.