Kemenperin Komitmen Jaga Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel

MONITOR, Jakarta – Kementerian Perindustrian terus menunjukkan komitmen dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Komitmen tersebut kembali tercermin melalui penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2024, yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Kemenperin dalam memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil untuk mendukung kinerja sektor industri nasional.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK atas dukungan dan kerja sama yang konstruktif selama proses pemeriksaan berlangsung. Hasil pemeriksaan ini akan kami jadikan pedoman untuk memperkuat sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kemenperin,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (21/10).

Menperin mengungkapkan, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang secara konsisten diterima Kemenperin selama beberapa tahun terakhir merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

“Capaian opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan refleksi dari penyajian laporan keuangan yang telah sesuai dengan standar laporan keuangan yang berlaku saat ini. Kami senantiasa memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan industri nasional,” tuturnya.

Lebih lanjut, Menperin mengatakan, Kemenperin terus memperkuat pengawasan internal dan optimalisasi pelaksanaan program prioritas melalui sistem pelaporan keuangan yang akurat, transparan, dan berbasis digital. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar seluruh kementerian dan lembaga meningkatkan efisiensi serta efektivitas belanja negara.

“Kami terus melakukan pembenahan dalam tata kelola keuangan dan aset, termasuk memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program berjalan sesuai prinsip good governance,” katanya.

Setelah kegiatan penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2024 yang dilaksanakan pada 17 Oktober lalu, Kemenperin akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu dan menyeluruh. Menurut Menperin, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan institusional dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Menperin menegaskan, transparansi dan akuntabilitas bukan hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat kinerja organisasi.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang kami jalankan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat, khususnya pelaku industri nasional,” tegas Agus.

Melalui penerimaan LHP Tahun 2024 ini, Kemenperin menegaskan komitmennya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta memperkuat sinergi dengan BPK dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, Kemenperin optimistis dapat terus memperkuat kontribusi sektor industri terhadap perekonomian nasional, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing tinggi.