Ibu Hamil Ditandu Sejauh 7 Km Akibat Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Pemda Proaktif

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa memilukan di mana seorang ibu hamil di pedalaman Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, harus ditandu sejauh 7 Km saat akan melahirkan. Ia pun meminta Pemerintah Daerah (Pemda) proaktif dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur di wilayahnya.

“Tentunya, kami merasa prihatin dan menyesalkan peristiwa ini. Semoga ke depan, tidak ada lagi kejadian yang seperti yang dialami warga di Maros tersebut,” kata Iwan Aras, Senin (20/10/2025).

Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan perjuangan warga menandu seorang ibu hamil sejauh tujuh kilometer di pedalaman Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, viral di media sosial.

Perempuan bernama Nina (21), warga Dusun Cindakko, Desa Bontosomba, Kecamatan Tompobulu, terpaksa ditandu menggunakan bambu oleh warga menuju Puskesmas Tompobulu saat hendak melahirkan lantaran jalan desa yang rusak parah dan tak bisa dilalui kendaraan.

Setelah menempuh perjalanan yang penuh perjuangan, Nina akhirnya berhasil melahirkan bayi laki-laki dalam kondisi sehat di Puskesmas Tompobulu. Hanya saja, perjuangan Nina belum berakhir sebab dua hari kemudian, ia bersama bayinya harus berjalan kaki sejauh tujuh kilometer melewati jalur rusak yang sama menuju rumahnya.

Kisah pilu Nina ini pun menyebar luas di media sosial dan memicu gelombang simpati sekaligus kritik terhadap kondisi infrastruktur pedalaman Maros. Padahal, pemerintah kabupaten setempat disebut telah berjanji bakal memperbaiki kondisi jalan tersebut.

Terkait hal ini, Iwan Aras menegaskan bahwa infrastruktur merupakan fasilitas bagi rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Menurutnya, pemerintah daerah bisa meminta bantuan ke pemerintah pusat apabila anggaran infrastruktur di daerah tidak memadai.

“Bila Pemda kekurangan ruang fiskal, bisa meminta bantuan ke pusat. Apalagi Presiden Prabowo Subianto saat ini telah mengeluarkan Inpres Jalan Daerah, sehingga daerah yang membutuhkan dapat memanfaatkan ini,” ungkap Iwan.

“Nantinya, Pemerintah pusat melalui Kementerian PU (Pekerjaan Umum) yang merupakan mitra Komisi V akan memberikan bantuan,” sambung pimpinan komisi DPR yang membidangi urusan infrastruktur dan perhubungan itu.

Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan pelaksanaan Program Inpres Jalan Daerah (IJD) 2025-2026 untuk mendukung swasembada pangan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai pengampu program tersebut menyebut, kegiatan IJD secara tematik mendukung empat fokus pembangunan, yakni swasembada pangan (73,51 persen), swasembada energi (1,26 persen), peningkatan konektivitas (11,28 persen) serta tematik lainnya seperti pariwisata, industri dan transmigrasi (13,95 persen).

Kemudian berdasarkan wilayah, alokasi kegiatan IJD tersebar 63,39 persen di wilayah barat dan 36,61 persen di wilayah timur Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU telah menetapkan prioritas kegiatan IJD berdasarkan sejumlah kriteria, yakni aspek tematik, tingkat kemantapan jalan dan keberlanjutan usulan.

Jalan daerah yang menjadi prioritas adalah yang berfungsi mendukung kawasan produksi pangan, pendistribusian energi serta penghubung antar simpul transportasi dan wilayah terisolasi.

Oleh karenanya, Iwan Aras meminta Pemda proaktif untuk menyiapkan desain dan penataan jalan, serta menyampaikan ke pusat mengenai kendala infrastruktur yang ada di daerahnya. Apalagi, Kabupaten Maros masuk dalam kriteria program IJD.

“Di Maros juga kan daerah pertanian, maka dukungan infrastruktur tematik pastinya bisa diprioritaskan untuk memperlancar distribusi produksi tani demi membantu terwujudnya swasembada pangan,” jelas Iwan.

Selain itu, Legislator dari Dapil Sulawesi Selatan II yang salah satunya meliputi Kabupaten Maros ini pun mendorong adanya kolaborasi antar instansi. Iwan menekankan pentingnya sinergi Pemerintah kabupaten maupun Pemerintah provinsi untuk mendapatkan dukungan dari pusat.

“Sementara kami, dari Komisi V DPR juga bisa membantu mendorong Kementerian PU untuk memfasilitasi kebutuhan pembangunan jalan di Maros atau daerah lain yang membutuhkan,” tegasnya.

Iwan memahami Pemda memiliki ruang fiskal yang terbatas, dan sering kali harus memutuskan mengambil kebijakan yang lebih prioritas dari semua kebutuhan penting bagi warga di daerahnya masing-masing.

“Maka yang dibutuhkan adalah bagaimana Pemda proaktif. Sehingga apabila kebutuhan di daerahnya belum bisa terpenuhi dengan APBD, maka Pemerintah Pusat akan ikut membantu. Tapi pusat tidak akan tahu kalau Pemda-nya tidak berinisiatif atau aktif memberi informasi,” pungkas Iwan Aras.