Komisioner KPI Pusat, Aliyah. (Ist)
MONITOR, Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta seluruh lembaga penyiaran (TV dan radio) untuk menghormati keberagaman nilai sosial keberagaman dalam tayangan. Fungsi utama lembaga penyiaran seharusnya menjadi media penyejuk, penjernih dan sarana edukasi nilai-nilai keagamaan bagi masyarakat.
Permintaan ini ditegaskan KPI setelah viralnya tayangan program siaran (Xpose Uncensored) di stasiun Trans7. Dalam salah satu segmen pada program siaran tersebut, terdapat tayangan yang isinya dinilai mengandung unsur disinformasi, fitnah dan kebencian (DFK) apalagi ini terkait pesantren dan kiai yang dihormati oleh seluruh santri dan masyarakat.
“Tayangan yang mengandung unsur DFK jelas dilarang. Selain tidak sesuai dengan pedoman penyiaran, hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian dan juga dampak sosial yang negatif di masyarakat,” kata Komisioner KPI Pusat, Aliyah, di Kantor KPI Pusat, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
Menurut Aliyah, lembaga penyiaran (Trans7) semestinya lebih mengedepankan etika dan sensitivitas terkait nilai-nilai sosial keagamaan. Pasalnya, mempersoalkan nilai-nilai tersebut sangat riskan jika kemudian mengandung unsur kebencian, tidak sesuai (disinformasi), dan berbau fitnah.
“Tiga unsur ini harus dijauhi dan tidak boleh ada di isi siaran. Jangan menyesatkan masyarakat lewat informasi atau tayangan yang tidak didasari dengan pengetahuan yang mendalam,” jelas Aliyah.
Terkait tayangan “Xpose Uncensored” Trans7 ini, lanjut Aliyah, pihaknya segera melakukan pembahasan internal dan akan memanggil Trans7. Pemanggilan ini untuk meminta klarifikasi dan juga pendalaman atas tayangan yang ada di program siaran tersebut.
“Kami harap kejadian seperti ini tidak lagi terulang dan ini bisa menjadi pembelajaran bagi lembaga penyiaran lainnya,” tandas Aliyah.
MONITOR, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan peningkatan perlindungan pekerja di peringatan Hari…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya kebijakan yang melindungi…
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti sistem dan pengawasan yang lemah terhadap fasilitas…
MONITOR, Jakarta - Pemerintah memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja alih daya (outsourcing) melalui terbitnya…
MONITOR, Jakarta Barat – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) melaksanakan penertiban dan pengosongan 12…