Kiai NU Tak Terima Kasus Kuota Haji Diframing Keterlaluan

MONITOR, Jakarta – Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Cilandak, Jakarta Selatan, KH Muhyidin Ishak menanggapi kasus korupsi kuota haji 2024 yang menyeret eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut). Menurut Kiai Muhyidin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlihat memframing kasus tersebut sehingga menimbulkan misinformasi.

“Saya minta pendekatan hukum yang berkeadilan. Jadi kok lagi-lagi yang disebut PBNU padahal ada kelompok-kelompok lain yang sudah mengembalikan uang itu tidak disebut-sebut. Sepertinya ini framing yang keterlaluan, framing narasi yang berlebihan,” ujar Kiai Muhyidin saat ditemui di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2025).

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) itu berharap semua elemen masyarakat juga harus bisa menggali informasi yang seluas-luasnya. Tidak parsial. Jadi jangan dianggap bahwa ini masalah haji ini termasuk haji yang jamaah yang reguler.

“Padahal kan yang dipersoalkan kan jamaah haji yang kuota tambahan. Saya kira ini harus kita cermati secara komprehensif.” ucap KH Muhyidin.

Dalam hal ini, Syuriah PWNU DKI Jakarta yang juga Pengasuh Ponpes Miftahul Ulum memberikan pernyataan khusus antara lain: Yang pertama terkait masalah fasilitas keberadaan mina yang tempat mabit itu tidak bertambah keadaannya. Sehingga menyebabkan pertimbangan-pertimbangannya juga jadi berubah. Yang kedua karena sebenarnya tidak ada kerja negara yang sementara diisukan sekian-sekian ini apa ini. Yang ketiga saya minta pendekatan hukum yang berkeadilan. Jadi kok lagi-lagi yang disebut PBNU padahal ada kelompok-kelompok lain yang sudah mengembalikan uang itu tidak disebut-sebut. Sepertinya ini framing yang keterlaluan, framing narasi yang berlebihan.

“Saya kira ini harus diluruskan sebagai warga masyarakat ini saya merasa keberatan apalagi melibatkan institusi, kelembagaan. Kalau memang ada oknumnya silakan oknumnya disebut. Jangan kelembagaannya,” tegas Ulama Betawi.

KH Muhyidin Ishak berharap ke semua penegak hukum dalam hal ini lembaga antirasuah agar menegakkan hukum dengan adil. beliau juga meminta agar pernyataan KPK yang kerap menyebut nama NU diluruskan.