DPR Dorong Jumlah Penerima Manfaat Per Dapur MBG Dibatasi usai KLB

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus keracunan massal pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat yang sudah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Ia mengatakan kejadian tersebut menjadi pertanda proses pelaksanaan MBG perlu dievaluasi menyeluruh.

“Program ini sejatinya dimaksudkan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, namun kejadian ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap aspek pengolahan, distribusi, dan pengawasan mutu makanan,” kata Nurhadi, Senin (29/9/2025).

Seperti diketahui, pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah hampir 1.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan mengalami gejala keracunan massal dalam beberapa hari terakhir akibat konsumsi makanan dari program MBG.

Kasus ini tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Lembang, Cisarua, Parongpong, dan Cipongkor. Para siswa mengalami gejala seperti mual, muntah, dan sesak napas. Sampel makanan dan muntahan korban telah diambil untuk diuji laboratorium guna memastikan sumber kontaminasi.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pun menyatakan akan mengevaluasi menyeluruh pelaksanaan program MBG di seluruh provinsi.

Terkait hal ini, Nurhadi mendorong Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk segera fokus pada investigasi penyebab keracunan serta peningkatan standar higienis dan sanitasi dapur MBG.

“Apabila diperlukan, pelaksanaan MBG di dapur-dapur yang belum memenuhi standar dapat dihentikan sementara sampai hasil investigasi keluar,” tuturnya.

Selain itu, Nurhadi mengusulkan pembatasan jumlah porsi per dapur. Misalnya maksimal 2.000 porsi per hari. Menurutnya, pembatasan penting untuk menjaga kualitas makanan.

“Kami mengusulkan pembatasan jumlah porsi per dapur, misalnya maksimal 2.000 porsi per hari. Pembatasan ini penting agar kualitas, kesegaran, dan pengawasan makanan lebih mudah terjaga serta beban kerja penyedia lebih seimbang,” jelas Nurhadi.

“Langkah ini juga akan mempermudah sekolah dan pemerintah dalam melakukan pengawasan,” imbuh Legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu.

Nurhadi pun menegaskan, Komisi IX DPR mendukung penuh program pemerintah untuk meningkatkan gizi siswa. Namun keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama.

“Dengan pembenahan tata kelola, pengawasan yang lebih ketat, dan pembatasan porsi per dapur, kami optimistis program MBG dapat berjalan kembali dengan lebih aman dan tepat sasaran,” ungkap Nurhadi.

Anggota komisi di DPR yang membidangi urusan kesehatan dan gizi itu juga mengingatkan pentingnya akselerasi program MBG dengan tata kelola yang baik. Nurhadi menyebut harus ada kehatian-hatian yang ekstra untuk program besar seperti MBG.

“Percepatan tanpa kendali ibarat ‘menginjak gas tanpa mengatur kemudi’ berisiko menimbulkan kecelakaan, korban, dan keracunan massal,” sebutnya.

Lebih lanjut, Nurhadi menilai penyebab utama maraknya keracunan pada program MBG adalah karena manajemen dapur yang belum tertata dengan baik. Mulai dari kompetensi kepala dapur hingga ahli gizi.

“Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh dan pembatasan jumlah penerima manfaat per dapur menjadi langkah proporsional untuk mencegah beban berlebih dan menjaga kualitas layanan,” tutup Nurhadi.