Target Capai Pertumbuhan Ekonomi, Marwan Jafar PKB dorong Sinergi BI, Pemerintah dan KSSK

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar, meminta Bank Indonesia (BI), Pemerintah, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memperkuat sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi kunci agar target pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya menjadi optimisme di atas kertas.

Marwan menilai berbagai tantangan global menuntut respons kebijakan yang lebih terintegrasi. Tanpa sinergi yang kuat, berbagai agenda strategis seperti penguatan kebijakan moneter dan fiskal, peningkatan intermediasi perbankan, penguatan konsumsi, ekspor, investasi, hingga percepatan pertumbuhan ekonomi daerah akan sulit diwujudkan.

“Kami mendorong BI, Pemerintah, dan KSSK tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sinergi harus benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkualitas,” ujar Marwan di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Ia mengingatkan bahwa proyeksi ekonomi global masih penuh tantangan. Mengacu pada data World Economic Outlook (WEO) IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diperkirakan hanya mencapai 2,6 persen, sebelum meningkat menjadi 3,9 persen pada 2027. Sementara itu, BI masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,0–5,8 persen pada 2026, yang ditopang oleh konsumsi pemerintah serta ekspor barang dan jasa.

Legislator asal Dapil Jateng III ini juga meminta BI meningkatkan kebijakan intermediasi perbankan agar penyaluran kredit kepada dunia usaha semakin optimal. Menurutnya, masih besarnya undisbursed loan sekitar 22 persen dari total plafon kredit menunjukkan masih adanya ruang besar untuk meningkatkan pembiayaan sektor riil.

“Jangan sampai dana kredit hanya mengendap di perbankan. Kredit harus benar-benar mengalir ke sektor produktif, terutama UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Selain pertanian, pertambangan, dan konstruksi, pelaku usaha kecil juga harus memperoleh akses pembiayaan yang lebih besar,” katanya.

Marwan menambahkan, percepatan penyaluran kredit akan memperkuat implementasi Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) yang digagas BI. Karena itu, ia meminta BI menjelaskan capaian nyata berbagai program fasilitasi pembiayaan yang telah dijalankan.

“Kami ingin mengetahui sejauh mana realisasi program project expose, business matching, maupun Gerakan Korporasi Gandeng UMKM. Jangan sampai program-program tersebut hanya menjadi seremoni tanpa dampak nyata terhadap peningkatan akses pembiayaan UMKM,” ujarnya.