Komisi IX DPR Ingatkan Agar Program Magang Harus Berujung pada Serapan Tenaga Kerja Nyata

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menilai Program Magang Nasional Fresh Graduate yang akan diluncurkan Pemerintah pada kuartal IV 2025 merupakan langkah positif untuk menjembatani lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. Namun program ini disebut harus berujung pada hasil yang nyata dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Dengan target 20 ribu peserta, Yahya berharap program Magang Nasional Fresh Graduate dapat membantu menekan angka pengangguran terdidik sekaligus memperkuat keterkaitan antara kampus dengan dunia usaha.

“Keberhasilan program tidak bisa diukur hanya dari jumlah peserta atau durasi enam bulan magang. Tujuan akhirnya harus jelas, menciptakan peluang kerja nyata dan berkelanjutan,” kata Yahya Zaini, Jumat (19/9/2025).

Yahya mengingatkan, program magang tidak boleh sekadar menjadi formalitas yang berhenti tanpa tindak lanjut.

“Melainkan harus membuka jalan masuk ke sektor formal atau bahkan mendorong kemandirian di sektor wirausaha,” tuturnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia akan segera membuka program magang nasional khusus untuk 20 ribu fresh graduate sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi tahun 2025.

Hal ini diungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas terkait stimulus ekonomi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (15/9).

Program ini bertujuan memberikan kesempatan bagi lulusan baru untuk mendapatkan pengalaman kerja sekaligus mendukung penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor industri. Melalui program ini, Pemerintah menyiapkan 20 ribu kuota magang yang terbuka bagi lulusan perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal 1 tahun.

Pemerintah juga sudah menganggarkan dana untuk magang fresh graduate sebesar Rp 198 miliar, masing-masing untuk tahun 2025 dan 2026. Anggaran sebesar itu utamanya untuk keperluan penyediaan uang saku bagi peserta magang.

Dengan skema ini, setiap peserta magang berpeluang menerima penghasilan hingga Rp20 juta selama 6 bulan atau setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) setiap bulannya, sesuai domisili tempat magang.

Terkait hal tersebut, Yahya menekankan pentingnya kapasitas perusahaan, baik swasta maupun BUMN, dalam melaksanakan program ini. Ia juga meminta Pemerintah untuk membuat kriteria seleksi perusahaan yang transparan agar program magang menjadi wadah transfer keterampilan, peningkatan produktivitas, serta inovasi.

“Jadi bukan sekadar beban administratif,” tegas Yahya.

Pimpinan Komisi Ketenagakerjaan DPR ini pun mendorong agar program magang nasional bagi fresh graduate harus diarahkan ke sektor prioritas yang mendukung pembangunan ekonomi nasional. Yahya merinci mulai dari manufaktur, teknologi digital, energi terbarukan, hingga industri kreatif.

“Dengan fokus yang tepat, investasi Rp 198 miliar untuk program ini akan menghasilkan multiplier effect yang besar, dan menekan pengangguran sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional,” jelas Legislator dari Dapil Jawa Timur VIII itu.

Lebih lanjut, Yahya Zaini juga menyoroti peluang sinergi dengan UMKM. Melalui penempatan peserta magang di sektor ini, UMKM disebut dapat diperkuat dengan tenaga muda yang memiliki literasi digital, pemasaran, dan manajemen modern.

“Dengan begitu, program magang tidak hanya menyalurkan tenaga kerja, tetapi juga membangun ekosistem kewirausahaan di kalangan generasi muda,” tutur Yahya.

Dari sisi pengawasan, Yahya mengingatkan agar penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan uang saku setara UMP benar-benar diterima peserta, sekaligus menilai keberhasilan program dari sisi penyerapan kerja pasca-magang,” ungkapnya.

“Magang nasional ini tidak boleh berhenti di seremoni. Pemerintah harus memastikan hasil akhirnya jelas, yakni tenaga kerja muda yang kompeten, produktif, dan siap bersaing, serta perusahaan yang lebih inovatif dan kuat di pasar global,” pungkas Yahya Zaini.