DPR Dorong Evaluasi Tata Ruang dan Percepatan Perbaikan Infrastruktur Pasca Banjir di Bali

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras menyampaikan keprihatinan mendalam atas banjir yang sempat melanda sejumlah wilayah di Bali dan menimbulkan korban jiwa, serta menyebabkan kerusakan infrastruktur. Ia menilai peristiwa ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang serta infrastruktur pengendali banjir di Bali.

Menurut Iwan, bencana banjir di Bali mengungkap berbagai persoalan struktural, seperti lemahnya sistem drainase perkotaan, pembangunan di sempadan sungai hingga berkurangnya kawasan resapan air yang selama ini menjadi penyangga penting ekosistem.

“Harus ada langkah serius dan terukur untuk memperbaiki tata kelola ruang serta infrastruktur dasar, khususnya di wilayah-wilayah padat seperti Denpasar dan sekitarnya,” kata Iwan Aras, Senin (15/9/2025).

Seperti diketahui, banjir sempat melanda Bali akibat hujan deras sejak Selasa (9/9) malam hingga Rabu (10/9) pagi. Curah hujan ekstrem membuat sejumlah sungai meluap dan sistem drainase tak mampu menampung air. Akibatnya, banjir besar melanda enam kabupaten/kota di Bali.

Berdasarkan data BPBD pada Jumat (12/9), banjir di Bali menimbulkan 18 korban tewas, 5 orang hilang, dan 441 warga mengungsi.

Denpasar jadi wilayah paling parah terdampak. Banjir merendam Padangsambian, Jalan Sulawesi, Jalan Maruti, hingga kawasan pasar tradisional. Air merangsek ke dalam rumah warga sejak dini hari. Saat ini banjir Bali sudah surut.

Iwan Aras menyampaikan dukacita atas musibah di Bali. “Tentunya dukacita mendalam kami ucapkan atas jatuhnya korban dalam peristiwa ini. Dan keprihatinan terhadap bencana alam yang melanda Bali,” tuturnya.

Iwan pun menilai penanganan banjir di Bali harus segera dilakukan agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Ia juga menyoroti bagaimana Bali tidak bisa dipisahkan dari statusnya sebagai daerah pariwisata unggulan yang berperan strategis dalam ekonomi nasional.

Menurutnya, Bali bukan hanya rumah bagi jutaan warga lokal, tetapi juga menjadi pintu gerbang wisata Indonesia di mata dunia.

“Dan kita pahami bersama Bali bukan sekadar provinsi biasa. Bali merupakan daerah ikon pariwisata Indonesia dan juga destinasi wisata internasional. Maka keamanan lingkungan dan daya tahan infrastrukturnya tidak boleh dikompromikan,” ungkap Iwan.

“Jika bencana seperti ini terus terjadi tanpa pembenahan, bukan hanya warga yang terdampak, tapi juga sektor ekonomi nasional yang bisa terganggu,” sambungnya.

Iwan juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang langsung meninjau Bali usai kunjungan kerja dari Doha, Qatar. Ia berpandangam kehadiran Presiden Prabowo di lokasi bencana merupakan bentuk komitmen negara dalam memastikan penanganan berjalan cepat dan terkoordinasi.

“Kami mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo yang datang langsung ke Bali. Itu menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak tinggal diam,” sebut Iwan.

Pimpinan komisi DPR yang membidangi urusan infrastuktur itu pun menilai, komitmen Presiden Prabowo untuk Bali harus menjadi momentum bersama untuk memperkuat sinergi. Khususnya, kata Iwan, antara Pemerintah pusat dan daerah.

“Dalam hal ini adalah sinergi dala membenahi tata ruang serta mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir, terutama di wilayah hilir seperti Denpasar, Sungai Ayung, dan Tukad Badung,” terang Legislator dari Dapil Sulawesi Selatan II tersebut.

Lebih lanjut, Iwan menyoroti pentingnya audit terhadap pembangunan di kawasan rawan banjir, khususnya yang berada di dekat sempadan sungai dan zona rawan bencana. Ia mendorong peningkatan kapasitas sistem drainase, rehabilitasi daerah tangkapan air di hulu.

“Penataan ruang dan infrastruktur yang terencana dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak, khususnya bagi daerah strategis seperti Bali yang juga merupakan destinasi pariwisata nasional,” tutup Iwan Aras.