PARLEMEN

Baleg DPR Dorong RUU Komoditas Khas di Tanah Air

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, mendorong regulasi untuk mengatur komoditas khas yang ada di Tanah Air. Beleid itu diharapkan mampu mengatur tata niaga komoditas khas dan perlindungan terhadap petani. Diketahui, beberapa waktu lalu Martin menerima progress report penyusunan Naskah Akademik (NA) RUU Komoditas Khas dari Badan Keahlian DPR RI.

“Dengan UU Komoditas Khas ini maka kita bisa mengatur tata niaga, mengatur fasilitas dan dukungan dari negara, sampai kepada perlindungan terhadap petani,” kata Martin dalam rilisnya yang dikutip Media, di Jakarta, Senin (15/9/2025).

Legislator yang merupakan inisiator sekaligus pengusul RUU Komoditas Khas ini menyebut bahwa beleid itu juga sudah masuk dalam Prolegnas 2024-2029. Adapun dalam penyusunan NA, ia mengungkapkan bahwa Baleg bekerja sama dengan Badan Keahlian DPR RI.

“Hari ini saya menerima hasil studi, progress report dari Badan Keahlian DPR RI terkait penyusunan naskah akademik tentang RUU Komoditas Khas,” ujarnya.

Politisi Fraksi Partai Nasdem ini mengungkapkan bahwa Baleg DPR RI menemui banyak masalah yang terjadi dalam tata niaga komoditas khas, salah satunya kemenyan. Sebab, berdasarkan fakta yang ia temukan di lapangan, nilai ekonomi yang tinggi dari olahan bahan kemenyan tidak bisa dinikmati para petani.

“Apa yang diterima oleh petani itu jauh lebih kecil daripada harga pasarnya, bahkan ketika menjadi end product,” tegas Martin.

Martin menyebut, komoditas khas adalah produk tanaman yang mempunyai spesifikasi khas, kearifan lokal dan aspek lokalitas. Namun disayangkan, komoditas tersebut tidak tersambung dengan industri sehingga tidak diperhatikan.

“Saya melihat, ini tidak bisa sekadar di level kebijakan, harus ada UU yang bisa memberikan atensi khusus kepada komoditas-komoditas khas yang ada di negara kita, seperti saya contohkan komoditas kemenyan,” ujarnya.

“RUU ini masih kita bahas, jadi mohon dukungan dan masukan. Jika ada komoditas khas di daerah masing-masing, mohon berikan masukannya kepada kami,” imbuh Martin.

Recent Posts

Wamen UMKM Sebut Inabuyer 2026 Perkuat Akses Pasar dan Kemitraan UMKM

MONITOR, Jakarta – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menekankan pentingnya inovasi…

4 jam yang lalu

Kemenhaj Izinkan Dashboard Haji 2026 Diakses Publik untuk Perkuat Transparansi dan Akses Informasi Jemaah

MONITOR, Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) resmi menghadirkan dashboard publik penyelenggaraan ibadah…

4 jam yang lalu

Jasa Marga Dukung UMKM Binaan Tembus Pasar BUMN-Lembaga di Inabuyer B2B2G Expo 2026

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk menunjukan komitmen Perusahaan dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil,…

4 jam yang lalu

Kemenhaj Tegaskan Pencegahan Haji Ilegal, 10 WNI Ditangkap di Saudi

MONITOR, Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola, perlindungan…

6 jam yang lalu

Terus Berkoordinasi dengan Pemkot Tangsel, UIN Jakarta harap Pembangunan JPO Terealisasi di 2026

Tangerang Selatan - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus mematangkan koordinasi dan menunggu langkah lanjutan Pemerintah…

7 jam yang lalu

Perkuat Sinergi, LPPM UID dan UIN Jakarta Jajaki Kolaborasi Riset Strategis

MONITOR, Tangerang Selatan – Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Depok (UID)…

10 jam yang lalu