Kemenhaj Izinkan Dashboard Haji 2026 Diakses Publik untuk Perkuat Transparansi dan Akses Informasi Jemaah

MONITOR, Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) resmi menghadirkan dashboard publik penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi informasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Dashboard tersebut dapat diakses secara terbuka oleh publik melalui laman resmi https://dashboard.haji.go.id. Di dalamnya, tersedia beragam informasi penting terkait penyelenggaraan haji, mulai dari tahap praoperasional hingga operasional.

Beberapa fitur yang disediakan meliputi data jemaah haji reguler, informasi jemaah lanjut usia (lansia) dan pengguna kursi roda, pencarian data jemaah, detail akomodasi, laporan jemaah wafat dan dirawat, jadwal penerbangan, proses keberangkatan dan kedatangan, hingga peta terintegrasi fasilitas layanan jemaah.

Kepala Biro Humas Kemenhaj, Moh. Hasan Afandi, menjelaskan bahwa kehadiran dashboard publik ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola haji yang lebih terbuka, informatif, dan mudah diakses oleh berbagai pihak.

“Dashboard ini kami hadirkan agar masyarakat, keluarga jemaah, media, dan para pemangku kepentingan dapat mengikuti perkembangan penyelenggaraan haji secara lebih mudah. Informasi yang tersaji diharapkan membantu publik mendapatkan gambaran layanan haji secara cepat dan terintegrasi,” ujar Hasan di Jakarta, Minggu (4/5/2026).

Menurutnya, penyediaan dashboard publik juga menjadi bagian dari transformasi layanan haji berbasis data. Dengan sistem informasi yang terbuka, proses pemantauan layanan jemaah kini dapat dilakukan secara lebih luas, mulai dari tahap pemberangkatan, kedatangan, akomodasi, mobilitas, hingga layanan kesehatan.

“Prinsipnya, Kemenhaj ingin memastikan penyelenggaraan haji berjalan transparan, tertib, dan akuntabel. Setiap perkembangan layanan terus kami kawal, dan dashboard ini menjadi salah satu kanal informasi resmi yang dapat dimanfaatkan masyarakat,” katanya.

Hasan menambahkan bahwa penguatan sistem informasi menjadi krusial mengingat penyelenggaraan ibadah haji melibatkan jumlah jemaah yang besar, lintas wilayah, serta berbagai titik layanan baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Oleh karena itu, integrasi data menjadi kebutuhan utama untuk memastikan pelayanan berjalan lebih responsif dan terukur.

Kemenhaj pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan dashboard publik tersebut sebagai rujukan utama informasi resmi terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Melalui keterbukaan informasi ini, diharapkan layanan haji semakin dekat dengan masyarakat serta semakin berorientasi pada perlindungan dan kenyamanan jemaah.