Sidak, Komisi IV DPR Bongkar Paradoks Produksi Padi Tertinggi, Tapi Harga Beras Tetap Meroket!

‎
‎
‎MONITOR, Subang – Panitia Kerja (Panja) Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI yang dipimpin Alex Indra Lukman bersama Prof. Rokhmin Dahuri serta 11 anggota Komisi IV lainnya melakukan sidak ke Rice Milling Plant (RMP) Modern Bulog di Subang, Jawa Barat pada Senin (8/9/2025).

Rombongan disambut oleh Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Kepala Perum Bulog Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Yudi Sastro, serta jajaran terkait. Sidak dilanjutkan dengan diskusi membahas paradoks pangan nasional dimana pemerintah mengklaim produksi padi hingga Oktober mencapai 31 juta ton dan diproyeksikan naik menjadi 34–35 juta ton pada akhir tahun. Bahkan stok Bulog disebut terbesar sepanjang sejarah republik. Namun kenyataannya, harga beras di pasaran justru terus meroket dan semakin memberatkan rakyat.
‎
‎Dalam forum tersebut, Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti akar masalah tentang pardoks pangan yang sedang terjadi, yakni penetapan harga gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram tanpa pandang kualitas apapun (at any quality).

“Dengan rendemen rata-rata hanya 50 persen, harga beras seharusnya minimal Rp13.500 per kilogram. Kebijakan ini pada sisi hulu dinilai menimbulkan moral hazard pada sebagian petani, seperti panen dini dan gabah bercampur kualitas rendah. Sementara itu, pada sisi hilir Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang hanya Rp12.500 per kilogram,” ungkapnya.

“Hal ini mendorong sebagian pengusaha penggilingan mencampur berbagai kualitas beras. Tak sedikit pedagang juga enggan menjual beras karena khawatir dipolisikan, sehingga stok menipis dan harga semakin melambung,” tegas Prof Rokhmin.
‎
Prof. Rokhmin dan semua anggota Komisi IV mengingatkan, jika harga terus melambung, potensi mafia pangan untuk memaksa pemerintah mengimpor beras bakal terjadi. Jika impor beras terjadi, niscaya akan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo dan kabinetnya, serta membuat sektor pertanian sulit kembali menjadi prioritas di masa depan.

Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Gus Dur dan Megawati itu menegaskan agar pemerintah tidak mengulang kesalahan krisis pangan 2024, ketika lonjakan harga memicu keresahan sosial. “Enough is enough! Cukup rakyat dibiarkan dalam kesusahan. Kami di Komisi IV berkomitmen menjadi mitra sejati pemerintah untuk mencari solusi nyata,” tegasnya.
‎
‎Sidak ini turut dihadiri oleh anggota Komisi IV DPR RI: I Ketut Suwendra (PDI Perjuangan), Jaelani (PKB), Sulaeman L. Hamzah (NasDem), Teuku Abdul Khalid (Gerindra), Ajbar (PAN), Kartika Sandra Desi (Gerindra), Hindun Anisah (PKB), Darori Wonodipuro (Gerindra), Bambang Purwanto (Demokrat), Johan Rosihan (PKS), Ilham Pangestu (Golkar), Drh. Slamet (PKS), dan Eko Wahyudi (Golkar).