DPR Sepakat Lakukan Reformasi Menyeluruh, Dipimpin Langsung Puan

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pimpinan DPR telah sepakat melakukan reformasi menyeluruh di tubuh parlemen, yang akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Langkah ini diambil sebagai bentuk keseriusan dalam membangun DPR yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Reformasi DPR merupakan salah satu tuntutan dari aksi demontrasi, yang tertuang dalam 17+8 Tuntutan Rakyat. Dasco memastikan DPR akan melakukan hal tersebut.

“Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh ketua DPR, Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan,” kata Dasco dalam forum penyampaian aspirasi mahasiswa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Dasco menjelaskan proses evaluasi internal sebenarnya sudah mulai dilakukan sebelum forum dialog bersama elemen mahasiswa hari ini. Ia menyebut pertemuan dengan perwakilan mahasiswa merupakan momentum untuk evaluasi.

“Ya kami sudah melakukan evaluasi bahkan sebelum acara hari ini Nah evaluasi-evaluasi menyeluruh dan reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan,” tutur Dasco.

“Dan ternyata tekad daripada seluruh anggota DPR yang mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa ke belakang untuk dijadikan evaluasi secara bersama,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dasco juga menanggapi sejumlah poin tuntutan 17+8 yang disampaikan oleh perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dalam audiensi, termasuk soal tunjangan dan transparansi agenda kerja DPR.

“Jadi memang sebagian yang disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk di 17+8 Nah, kami dalam audiensi tadi juga sudah menyampaikan bahwa DPR juga dalam waktu yang singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi-evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR yaitu termasuk yang di dalam 17-18,” papar Dasco.

Dasco memastikan seluruh pimpinan fraksi parpol di parlemen akan memgadakan rapat bersama unyuk membahas tuntutan mahasiswa.

“Kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” sebutnya.

Forum penyampaian aspirasi di DPR dihadiri HMI DIPO, perwakilan organisasi keagamaan serta kepemudaan, dan mahasiswa dari berbagai universitas di antaranya Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), serta Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO).

Dari unsur BEM, hadir pula Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) faksi Kerakyatan, BEM SI faksi Rakyat Bangkit, Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nusantara), BEM Perguruan Tinggi Negeri se-Nusantara (BEM PTN se-Nusantara), Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (DEMA PTKIN), serta BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (BEM PTMA).

Kemudian, ada juga Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Hindu (PP GMH), BEM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (BEM UPNVJ), BEM Universitas Indonesia (BEM UI), Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik se-Indonesia (PP Himapolindo), hingga Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti.

Sebagai informasi, ‘17+8 Tuntutan Rakyat’ yang lahir usai gelombang demonstrasi beberapa waktu belakangan ini ramai bermunculan di berbagai media sosial dan diunggah ulang oleh ribuan warganet hingga influencer ternama.

Selain influencer, 17+8 Tuntutan Rakyat ini juga diperkuat oleh 211 organisasi masyarakat sipil seperti YLBHI, PSHK, Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, Center for Environmental Law & Climate Justice UI, dan kelompok buruh. Tuntutan tersebut ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, TNI, Polri, ketua umum partai politik, dan kementerian di sektor ekonomi.

Beberapa tuntutan tersebut seperti reformasi DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, pembebasan seluruh demonstan yang ditahan, pembentukan Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus, hingga sejumlah tugas bagi Presiden Prabowo Subianto.