Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani (dok: f-pks)
MONITOR, Jakarta – Politisi Fraksi PKS sekaligus Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan bahwa pembahasan anggaran di RAPBN 2026 harus dilakukan secara hati-hati (prudent) dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Selain isu anggaran, menurutnya, pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta rencana implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) harus menjadi perhatian.
“Layanan kesehatan adalah hak fundamental bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pembicaraan terkait JKN maupun KRIS harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegas Netty dalam keterangan rilisnya kepada media di Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Ia menekankan bahwa perbaikan pembiayaan kesehatan harus menjadi solusi yang adil bagi semua pihak.
“Rencana perbaikan pembiayaan kesehatan harus memperhatikan kondisi masyarakat hari ini. Fasilitas kesehatan dan tenaga medis tetap harus mendapat perlindungan serta kesejahteraan, sementara masyarakat juga merasakan peningkatan kualitas layanan,” jelas Politisi PKS ini.
Dengan sikap kritis dan konstruktif, Netty menegaskan Fraksi PKS akan mengawal agar anggaran kesehatan tidak hanya menjadi angka dalam APBN, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) memberikan klarifikasi tegas terkait isu miring yang beredar mengenai…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama membawa kabar melegakan bagi para pendidik. Tunjangan Profesi Guru (TPG)…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyoroti tingginya angka kecelakaan…
MONITOR, Jakarta - Eskalasi konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat memunculkan kekhawatiran terhadap…
MONITOR, Morowali - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara kegiatan pemanfaatan ruang laut di…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya kerukunan dan kondusifitas sebuah bangsa adalah…